Berita Kemenkeu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kerja sama di forum G20 untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan serta investasi yang menguntungkan untuk semua negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penyaluran bansos sembako telah mencapai 97,22% dari target, membantu 18,2 juta keluarga dengan Rp200 ribu per bulan untuk kebutuhan nutrisi.

Kemenkeu memiliki tujuan utama dari kebijakan pajak di e-commerce yaitu simplifikasi administrasi dan peningkatan kepatuhan pajak, bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara.

Indonesia mencatat efisiensi yang lebih baik dalam biaya pemungutan pajak dibandingkan negara seperti Cina dan India, dengan rasio yang menurun signifikan menjadi 0,89% pada 2025

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk e-commerce luar negeri untuk memungut Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari pedagang Indonesia, sebagaimana skema PPN tahun 2020.

DJP Kemenkeu akan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada e-commerce besar terlebih dahulu, sebelum diperluas ke platform yang lebih kecil.

Kemenkeu resmi menerapkan pajak pedagang online sejak 14 Juli. Namun Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA mewaspadai penjual membebankan biaya ini ke konsumen.

Kemenkeu mengatur pemungutan Pajak Penghasilan dari pedagang online melalui e-commerce, mulai efektif dua bulan mendatang setelah penyiapan sistem.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengeluarkan PMK 37/2025 yang menetapkan penarikan pajak penghasilan 22 atas transaksi di marketplace, berlaku mulai 14 Juli 2025.

Pungutan pajak e-commerce akan dilakukan bertahap. Shopee, Blibli, Tokopedia dan Lazada kemungkinan baru akan memungut pada Agustus atau September.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerapkan pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% pada pedagang di platform e-commerce, efektif mulai 14 Juli 2025.

Pemerintah berencana memungut cukai dari makanan olahan tinggi natrium sebagai upaya mengendalikan konsumsi garam demi kesehatan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mendesak efisiensi anggaran APBN dan APBD yang telah berhasil memotong Rp 8,9 triliun dari anggaran Kementerian Keuangan.

Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun untuk tahun 2026, total anggaran diharapkan mencapai Rp52,02 triliun, untuk mendukung lima program utama.

Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, lanjutkan upaya peningkatan rasio pajak nasional menjadi 11,0% dan meluncurkan Piagam Wajib Pajak, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan publik.