Sri Mulyani Minta Tambah Anggaran Rp 4,88 Triliun ke DPR, Termasuk Belanja IT

Rahayu Subekti
14 Juli 2025, 13:30
Sri Mulyani
Katadata/Fauza Syahputra
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) saat berlangsung konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (17/6/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan hingga akhir Mei 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit sebesar Rp21 triliun yang disebabkan oleh realisasi belanja negara melebihi pendapatan yang terkumpul dalam lima bulan pertama tahun ini.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Sejumlah kementerian mulai mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2026. Kali ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) turut mengusulkan tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati ini mengusulkan tambahan anggaran Rp 4,88 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran Kemenkeu pada 2026 diusulkan menjadi Rp 52,02 triliun, naik dari pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp 47,13 triliun.

“Sehingga secara keseluruhan kami ingin mengusulkan pagu anggaran Kemenkeu 2026 sebesar Rp 52,02 triliun, yaitu Rp 47,13 triliun ditambah Rp 4,88 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (14/7).

Suahasil menjelaskan, penambahan anggaran ini diperlukan agar Kemenkeu dapat menjalankan tugas pengelolaan fiskal secara optimal. Menurutnya, pagu indikatif saat ini hanya cukup membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasional dasar.

Rincian Tambahan Anggaran Rp 4,88 triliun:

  1. Rp 1,20 triliun untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara
  2. Rp 1,74 triliun untuk layanan mandatori dan program prioritas
  3. Rp 1,90 triliun untuk belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum terdanai
  4. Rp 41,32 miliar untuk kebutuhan dasar organisasi eselon I baru

“Kami memprioritaskan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan dasar dari lima program utama Kemenkeu,” kata Suahasil.

5 Program Utama Tersebut Meliputi:

  • Kebijakan fiskal
  • Pengelolaan penerimaan negara
  • Pengelolaan belanja negara
  • Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko
  • Dukungan manajemen

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Rahayu Subekti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...