Sederet Arahan Prabowo ke Sri Mulyani Terkait APBN 2026: Jaga Defisit hingga MBG

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada 15 Agustus 2025 di Gedung DPR RI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Prabowo telah memberikan sejumlah arahan penting terkait penyusunan RAPBN tersebut. Menurut Sri Mulyani, ada empat arahan utama dari Prabowo:

1. Reformasi Penerimaan Negara

Prabowo meminta adanya reformasi dari sisi penerimaan negara. “Sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7). 

2. Fokus Belanja pada Program Prioritas

Belanja negara harus diarahkan ke program-program unggulan pemerintahan Prabowo, seperti:

• Makanan bergizi gratis (MBG)
• Sekolah rakyat
• Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih
• Pemeriksaan kesehatan gratis
• Perbaikan sekolah dan infrastruktur
• Program ketahanan pangan

3. Menjaga Defisit APBN

Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran dalam batas wajar atau level yang baik. “Dalam hal ini seperti yang sudah saya sampaikan di DPR kisarannya. Sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati kisaran defisit RAPBN 2026 berada di angka 2,48% hingga 2,53% terhadap PDB. Perempuan yang kerap disapa Ani ini menjelaskan, defisit yang terkendali akan menjaga kepercayaan pasar dan memastikan APBN tetap mampu mendukung perekonomian nasional secara efektif.

4. Deregulasi dan Perbaikan Tata Kelola

Prabowo juga mendorong percepatan deregulasi untuk mempermudah dunia usaha dan investasi. Dengan begitu perekonomian diharapkan bisa tumbuh tidak selalu tergantung kepada APBN.

“Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong Danantara serta tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Reformasi ini diharapkan mampu mendorong kemudahan berusaha, kelancaran perdagangan, peningkatan investasi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.