Berita Ekonomi Karbon Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Bekasi mencatatkan skor IQAir sebesar 164, menandakan kualitas udara yang tidak sehat, tertinggi di Indonesia per 29 Juli pagi ini.

KLH/BPLH melakukan forum dengan 41 rektor perguruan tinggi yang mewakili tujuh regional dari Sumatra sampai Papua.

Simon Stiel, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, menyebut target iklim yang lebih ambisius itu diperlukan untuk membuka peluang masuknya pendanaan dan investasi hijau.

Aktivis menilai penyelesaian sampah di hilir cenderung sulit, mahal, dan menimbulkan dampak negatif baru.

Berdasarkan pemantauan kualitas udara IQAir pukul 06.49 WIB, Bekasi dan Depok mencatat poin 160 atau dalam kategori tidak sehat.

Sistem guna ulang produk menawarkan peluang ekonomi baru hingga Rp82 miliar pada tahun 2030, menurut studi yang dilakukan Dietplastik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Tangerang Selatan memperoleh poin kualitas udara 214 atau dalam kategori sangat tidak sehat, berdasarkan pemantauan kualitas udara IQAir Sabtu (26/7)

Daerah yang menghasilkan sampah di bawah 1.000 ton per hari berpeluang mengelola sampah menjadi energi dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

Laporan Southeast Asia's Green Economy 2025 menyebut pasar karbon di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Singapura baru mencapai 3% dari potensi mitigasi di seluruh ekosistem.

Hingga pukul 06.56 WIB, poin IQAir Jakarta tercatat mencapai 176 atau dalam kategori tidak sehat.

Kegiatan pengelolaan sampah, seperti di TPS3R juga tidak termasuk dalam struktural pemerintah desa, sehingga dana desa tidak bisa dialokasikan untuk insentif operator maupun pengelola lainnya.

Dosen dan peneliti Reni Sumarso menjelaskan, paradigma yang perlu diterapkan untuk menyelesaikan masalah sampah khususnya di area perairan adalah kolaborasi multidisiplin.

Perdagangan karbon sukarela memungkinkan perusahaan dan individu mengkompensasi emisi mereka sehingga adopsi teknologi rendah karbon, praktik berkelanjutan, dan konservasi hutan berjalan lebih cepat.

Kegagalan negara-negara untuk mematuhi "kewajiban ketat" yang dibebankan kepada mereka dalam perjanjian iklim, merupakan pelanggaran hukum internasional.

Tangerang Selatan kembali menempati posisi pertama sebagai kota paling berpolusi di Indonesia pada Kamis (24/7).