KLH Gandeng Perguruan Tinggi Selesaikan Masalah Lingkungan Hidup di Daerah

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengatakan kontribusi perguruan tinggi dalam memecahkan persoalan lingkungan hidup di pusat dan daerah sangat dibutuhkan.

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyebut, 80-90% kebijakan lingkungan di Indonesia membutuhkan ilmu pengetahuan sebagai dasar.

Kontribusi perguruan tinggi dibutuhkan mulai dari perencanaan, penilaian, pengawasan dan kontrol, serta penegakkan hukum. Salah satu peran penting perguruan tinggi, tersampaikan melalui kajian strategis dan penilaian dokumen lingkungan hidup.

“Tanpa dukungan kompetensi dalam langkah asesmen dokumen lingkungan hidup, akan menyebabkan proses yang bertele-tele, panjang, menghabiskan biaya besar tapi pendalamannya tidak mencerminkan kualitasnya,” tutur Hanif dalam konferensi pers Forum Rektor dan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (28/7). 

Secara menyeluruh, dukungan perguruan tinggi dapat dipenuhi melalui Pusat Studi Lingkungan Hidup yang ada di setiap instansi. Dalam forum bersama rektor, Hanif menyampaikan akan meluruskan kembali peran studi perguruan tinggi untuk menunjang tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan jajaran pemerintah daerah.

KLH/BPLH melakukan forum dengan 41 rektor perguruan tinggi yang mewakili tujuh regional dari Sumatra sampai Papua. Hasil dalam forum tersebut nantinya akan dibahas bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menentukan tindak lanjut dari ulasan detail dan konkret para rektor. 

Keunikan Bentang Alam Butuh Solusi Tepat

Hanif menambahkan, kondisi bentang alam Indonesia sangat unik dan beragam. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan akademisi di setiap daerah untuk menggambarkan detil kondisi tersebut beserta ulasan konkretnya.

“Tidak bisa kemudian teman-teman di Jawa menangani Papua, ini beda karakter,” tambah Hanif.

Salah satu persoalan kedaerahan ini disampaikan oleh Pendamping Rektor Universitas Darussalam Ambon, Samin Bontanri. Menurut Samin, bentang alam Ambon berupa kepulauan butuh pengelolaan khusus, salah satunya dengan memprioritaskan lahan untuk konservasi. 

“Pulau-pulau kecil itu tidak bisa dimanfaatkan untuk pertambangan, harus dijadikan kawasan konservasi. Ini karena rentan berdampak pada kelangsungan sumber mata air,” ujar Samin.

Samin juga menyoroti fenomena degradasi mangrove di Ambon. “Di Pulau Buru itu ada tambang emas ilegal, pemurniannya menggunakan merkuri, nah itu logam tidak terurai. Itu bisa masuk ke sungai, sungai masuk ke kawasan mangrove, lalu ketika ikannya dikonsumsi oleh masyarakat, akan sangat berbahaya,” kata Samin.

Di samping itu, Samin juga menyebut perlunya kontribusi KLH dalam mendukung penelitian lingkungan di daerah. Penelitian yang optimal menjadi sarana pengawasan yang juga disebut Menteri LH sebagai komponen penting keterlibatan perguruan tinggi.