Berita Kemenhub Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengonfirmasi bahwa telah terjadi insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, kapal milik operator swasta PT Raputra Jaya, pada Rabu (2/7) malam.

Massa pengemudi truk menggelar demo menentang kebijakan ‘zero ODOL' pada hari ini (2/7). Kemenhub mengatakan sudah bertemu perwakilan, dengan lima poin pembahasan, salah satunya pungli.

Kemenhub mengkaji potensi kenaikkan tarif ojol 8% - 15%. Bagaimana dengan harga layanan taksi online?

Asosiasi ojol menyebut aturan Komdigi saat masih bernama Kominfo membuat ‘potongan’ tembus 70%. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub pun merespons hal ini.

Kemenhub menegaskan kenaikan tarif ojol 8% - 15% belum menjadi keputusan final, karena masih tahap kajian.

Grab, GoTo Gojek Tokopedia, dan Maxim mewaspadai dampak penurunan jumlah order jika Kemenhub jadi menaikkan tarif ojol sekitar 8% - 15%.

Kemenhub berencana menaikkan tarif ojol 8% - 15%. Gojek mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Berikut aturan lengkap tarif ojol, taksi online, serta pengantaran barang dan makanan. Ada kabar terkait tarif ojol, serta alasan selisih pendapatan dari pengantaran makanan disebut capai 70%.

Kemenhub berencana menaikkan tarif ojol 8% - 15%. "Apakah akan ada dampaknya? Sekarang ini, orang-orang sulit mencari kerja dan harga serba mahal,” kata salah satu mitra pengemudi ojek online.

Kebijakan Zero ODOL akan meningkatkan biaya produksi dan logistik air minum dalam kemasan hingga 40%, memicu kenaikan harga yang dihadapi konsumen secara signifikan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menaikkan tarif aplikasi ojek online alias ojol hingga 15%. Kenaikan tarif bakal disesuaikan berdasarkan zonasi.

Kementerian Perhubungan mendorong PT Angkasa Pura Support atau APS memberikan sanksi disipliner kepada pegawai yang menyarankan anak salah satu penumpang ditinggal di Stasiun Kereta Api Mandai, Sulsel

Kementerian Perhubungan mengatakan ancaman bom yang terjadi di Saudia Airline merupakan hoaks.

Studi ini merupakan kelanjutan upaya ITDP mempercepat elektrifikasi transportasi publik perkotaan di seluruh Indonesia yang dimulai sejak 2023.

Peraturan Presiden tentang penertiban truk Over Dimension dan Overload (ODOL) terbit pada Agustus 2025.