Berita MK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pemisahan pemilu nasional dan daerah, yang mengakhiri format pemilu lima kotak serentak mulai 2029.

Istana menghormati putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029, dengan jeda waktu enam bulan antara keduanya.

DPR bersama partai politik akan membahas putusan MK tentang pemisahan penyelenggaraan Pemilu nasional dengan daerah, sebuah perubahan yang akan dimulai pada 2029.

Mahkamah Konstitusi mengubah format pemilu menjadi terpisah mulai 2029; keputusan ini dibahas DPR yang akan menyikapi melalui rapat tertutup.

Putusan MK tentang pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah disambut oleh KPU karena akan meringankan beban kerja mereka dalam penyelenggaraan pemilu.

Mahkamah Konstitusi menilai, pemilu nasional dan daerah yang dilakukan bersamaan menimbulkan sejumlah persoalan.

Langkah pemerintah dan DPR yang menyatakan warga sipil penggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dinilai mereduksi esensi demokrasi.

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan gratiskan sekolah di tingkat pendidikan dasar, menekankan pentingnya pendidikan gratis.

Merespons keputusan MK tentang pendidikan gratis, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyoroti kesiapan anggaran pemerintah dan kemandirian sekolah swasta dalam pelaksanaannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemerintah menetapkan pendidikan dasar tanpa memungut biaya atau gratis. Bagaimana aturan untuk sekolah yang menerapkan kurikulum internasional?

MK memutuskan bahwa pendidikan dasar di Indonesia, meliputi SD, SMP, dan madrasah, harus disediakan secara gratis oleh pemerintah pusat dan daerah, tanpa membedakan antara sekolah

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, mencatat jumlah rekor gugatan terhadap UU Perubahan atas UU TNI dengan sidang serentak pertama dalam sejarah MK.

Mahasiswa ajukan gugatan terhadap Pasal 47 ayat (2) UU TNI Tahun 2025, menilai dapat berdampak pada penyimpangan kekuasaan dalam pengangkatan prajurit TNI.

Mahkamah Konstitusi Indonesia mengadakan sidang pendahuluan, mendengarkan sebelas pengujian terhadap UU TNI yang diajukan oleh beragam segmen masyarakat yang mencakup multiple kasus

Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah membawa kasus yang diklaim sebagai pencemaran nama baik ke ranah hukum. Keputusan itu dibuat MK dalam uji materi tentang pasal menyerang nama baik.