Berita Bansos Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah mengumumkan pemberlakukan lima paket insentif yang akan berjalan mulai Juni selama dua bulan.

Kemensos dan BPS menemukan 1,9 juta penerima bansos atau bantuan sosial ternyata keluarga mampu. Jumlahnya mencapai 45% dari total penduduk kategori Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Pemerintah mengumumkan lima kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal II tahun 2025, termasuk diskon transportasi, tarif tol, serta peningkatan bantuan sosial.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencairkan bantuan sosial (bansos) mulai Mei 2025 berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan KAJ. Apa syaratnya?

Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025.

"Tidak boleh membuat aturan sendiri,” kata Cak Imin merespons wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bansos.

Pemerintah akan menyalurkan bantuan dana bagi guru honorer Rp 300 ribu per bulan. Program ini dijadwalkan berjalan mulai Juli dan menargetkan sekitar 310 ribu guru.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Bagaimana kebijakan ini dari sisi agama dan HAM?

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos, menimbulkan kontroversi tentang kebijakan yang dipandang melanggar agama Islam dan HAM.

Pemerintah berencana meluncurkan aplikasi AI atau kecerdasan buatan untuk ketahanan pangan dan sistem perlindungan sosial pada Agustus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa perputaran uang Lebaran 2025 diperkirakan stabil dengan bansos, meskipun Kadin memprediksi penurunan

Ratusan orang menjadi korban penipuan dengan modus deepfake AI yang menggunakan wajah Presiden Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani. Kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Untuk mengatasi defisit beras yang diperparah oleh El Niño, pemerintah Jokowi memperkuat impor dari beberapa negara, memastikan stok beras dan keberlangsungan bansos pada 2024.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk menghapus penduduk miskin ekstrem dengan menyasar 3,1 juta orang melalui bantuan bertahap yang terstruktur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan efisiensi APBN 2025 tidak akan memotong anggaran bansos, meski Prabowo Subianto menginstruksikan pangkasan dana kementerian dan lembaga.