Aplikasi AI untuk Bansos dan Ketahanan Pangan Akan Diluncurkan Agustus

Pemerintah berencana meluncurkan aplikasi AI atau kecerdasan buatan untuk ketahanan pangan dan sistem perlindungan sosial pada Agustus. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi juga membahas potensi kerja sama dengan Uni Emirat Arab terkait AI.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan pendidikan, ketahanan pangan, dan penyediaan layanan publik menjadi aspek yang mendapatkan perhatian besar pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah membangun aplikasi AI. “Keamanan pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo, terutama di tengah situasi geopolitik saat ini,” ujar Meutya dalam forum teknologi global bertajuk ‘Machines Can See 2025’ di Dubai, Uni Emirat Arab, dikutip dari keterangan pers, pekan lalu (23/4).

Platform yang dimaksud yakni aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. IKD dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil.

Ditjen Dukcapil menargetkan sekitar 10,5 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan atau KPM PKH wajib mengaktivasi aplikasi ini di ponsel.

Meutya Hafid menyerukan penciptaan ekosistem AI yang bertanggung jawab. Fokus utamanya mencakup kesetaraan akses, penguatan perspektif global selatan, dan pemanfaatan AI untuk menjawab tantangan nyata masyarakat.

“Inisiatif Indonesia dengan dialog BRICS semakin mencakup isu-isu seperti menjembatani kesenjangan digital, memajukan solusi pedesaan yang cerdas, dan menjaga kedaulatan data, seperti pemantauan bencana berbasis AI, pertanian cerdas, dan diagnostik kesehatan jarak jauh,” ujar dia.

Pengembangan aplikasi IKD berbasis AI menjadi bagian dari upaya tersebut. Selain itu, berbagai program AI dikembangkan untuk mendukung layanan publik, mulai dari sistem perlindungan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis hingga distribusi Makan Bergizi Gratis alias MBG.

Di bidang infrastruktur digital, pemerintah menyiapkan pelelangan spektrum 2,6 dan 3,5 gigahertz, serta memperluas jaringan serat optik dan kabel bawah laut. Hal ini untuk menghubungkan 17 ribu pulau di Indonesia.

Selain itu, pemerintah bersama swasta membangun data center, termasuk di Bandung, Surabaya, dan Papua. “Menjadikan pusat keunggulan AI di Papua sangat penting bagi orang Indonesia. Kami percaya inklusivitas sangat penting ketika berbicara tentang AI,” ujar Meutya.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dengan Menteri AI, Ekonomi Digital, dan Aplikasi Kerja Jarak Jauh UEA Omar Sultan Al Olama juga menggelar pertemuan bilateral di sela-sela forum teknologi global Machines Can See 2025.

Keduanya membahas peluang kolaborasi konkret dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam AI Prompting, kemampuan kunci yang diperlukan untuk mengarahkan dan memaksimalkan output teknologi AI.

Meutya menekankan pentingnya membekali masyarakat dengan keterampilan masa depan agar Indonesia dapat menjadi pemain aktif dan inklusif dalam ekosistem digital global.

“Langkah kecil ini bisa berdampak global,” ujar Meutya usai pertemuan. “Kami sedang menyusun masa depan digital bersama. Indonesia terbuka terhadap kolaborasi lintas negara untuk penguatan talenta dan etika teknologi.”