Kemensos Temukan 1,9 Juta Penerima Bansos Ternyata Keluarga Mampu

Kementerian Sosial atau Kemensos dan Badan Pusat Statistik alias BPS menemukan 1,9 juta penerima bansos atau bantuan sosial ternyata keluarga mampu. Jumlahnya mencapai 45% dari total penduduk kategori Keluarga Penerima Manfaat atau KPM.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan angka tersebut terdiri dari 616.367 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.286.066 KPM Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan 1,9 juta penerima bansos yang ternyata keluarga mampu tersebut, telah dicoret dari daftar. Ia menghitung ada potensi efisiensi anggaran Rp 14,4 triliun – Rp 19,9 triliun atau 18,5% - 22,9% dari total anggaran bansos Rp 78 triliun tahun ini.

“Oleh karena itu, sejak awal Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kami semua untuk konsolidasi data," kata Gus Ipul dalam konferensi pers stimulus ekonomi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (2/6).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU itu memerinci ketidaksesuaian pemberian bansos yang ditemukan oleh Kemensos yakni:

• Penyaluran subsidi gas elpiji 3 kilogram (kg) 60,6%
• Penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM 82%
• Penyaluran subsidi listrik 58,6%

Setelah data-data yang dikonsolidasikan dan jumlah penerima disesuaikan, ia menghitung potensi penghematan anggaran Rp 63,8 triliun.

Wali Kota Pasuruan 2021 - 2024 itu menyampaikan bahwa temuan distribusi yang salah sasaran selama ini diketahui melalui konsolidasi data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data itu kemudian diuji silang oleh BPS lewat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

"Kami sudah punya data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah. Baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah," ujar Gus Ipul.

Kepala BPS Amalia Adininggar menyampaikan penerima manfaat PKH dan BPNT sekitar 16,5 juta KPM. "Sebanyak 14,3 juta berada di desil 1 dan sudah mulai disalurkan (bantuan) oleh Kemensos per 31 Mei," kata Amalia pada kesempatan serupa.