MA: Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia Hari Ini

Menko Airlangga mendukung kelangsungan produksi Sritex meski Mahkamah Agung menolak kasasi terkait status pailit, menjanjikan berbagai insentif untuk menjaga operasional dan lapangan kerja.

Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan mengatakan, upaya hukum ini ditempuh agar pihaknya bisa menjaga keberlangsungan usaha dan menyedian lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawannya.

Kini, status pailit Sritex sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Kejaksaan Agung memeriksa bekas pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka perkara dugaan pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tannur.

KPK mendesak DPR untuk segera menyahkan RUU Pembatasan Uang Kartal guna mengecilkan peluang korupsi melalui uang tunai, menyusul temuan suap besar-besaran oleh pejabat MA.

Mantan pejabat MA, Zarof Ricar menjadi tersangka, dia diduga makelar dalam kasus permufakatan jahat suap untuk meringankan hukuman Ronald Tannur di tingkat kasasi.

Mahkamah Agung menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Mahkamah Agung atau MA memberikan penilaian untuk empat peradilan pada Anugerah Mahkamah Agung 2024.

Hukuman penjara eks Dirut Bakti Kominfo Anang Latief yang terbukti melakukan korupsi penyediaan menara internet BTS 4G, dipangkas dari 18 tahun menjadi hanya 10 tahun.

OJK digugat ke Mahkamah Agung alias MA terkait praktik pinjol sejak 2021. Berikut sanggaha OJK.

MA memerintahkan agar harta milik istri Rafael Alun dikembalikan mulai dari deposito, uang tunai dan rumah di jalan Simprug, Jakarta Selatan.

KPU: Batas Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung Per 1 Januari 2025 saat Pelantikan

Peluang Kaesang ikut dalam pemilihan gubernur Jakarta semakin terbuka setelah MA mengabulkan gugatan terhadap batas usia calon kepala daerah.

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) mengubah batas usia minimal calon kepala daerah mengacaukan hukum Tanah Air. Apa analisisnya?