Rumah

Pemerintah melalui Kementerian PKP berupaya meningkatkan akses rumah bersubsidi di kawasan perkotaan, dengan memperkenalkan kebijakan baru yang mendukung rumah minimalis untuk MBR.

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau Asaki menyambut rencana penambahan anggaran program renovasi rumah menjadi Rp 43,6 triliun. Namun anggaran ekstra tersebut dinilai minim dampak.

Target renovasi rumah naik menjadi 2 juta unit dengan peningkatan subsidi dari Rp 850 miliar ke Rp 43,6 triliun, seiring perintah Presiden Prabowo Subianto.

Apersi menilai desain rumah subsidi Lippo Group yang hanya 25 meter persegi melanggar peraturan pemerintah mengenai minimal luas tanah 60 meter persegi untuk rumah tapak.

Lippo Group mendapat sorotan setelah meluncurkan rumah mungil yang tidak memenuhi kriteria untuk pasar subsidi di perkotaan, dengan harga Rp 300 juta per unit, berbeda dari standar rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan sedang merancang aturan untuk mencegah satu orang mempunyai lebih dari satu rumah, sehingga berpotensi jadi objek investasi.

Wamen Fahri Hamzah menentang penggunaan rumah 14 meter persegi dalam program perumahan pemerintah, yang bertentangan dengan pendapat pejabat lainnya seperti Menteri Maruarar Sirait.

Wamen Fahri Hamzah mengumumkan rencana menghapus subsidi bunga FLPP dan menggantinya dengan subsidi tanah, yang diharapkan mempercepat penyerapan rumah subsidi.

Katadata bertanya pada sejumlah milenial, apakah mereka tertarik membeli rumah subsidi 14 meter persegi?

Pemerintah melaksanakan penjualan tanah melalui lelang guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun, yang bertujuan menekan biaya tanah dalam harga rumah.

REI mendorong pembangunan rumah di bawah 36 meter persegi di lokasi tanpa pasar rumah subsidi untuk menjaga ekosistem perumahan yang stabil dan menghindari konflik kebijakan.

Ruamh sosial itu akan dibangun di atas tanah pemerintah, dibangun oleh swasta, dan dijual oleh BUMN perumahan.

Wamen Fahri Hamzah menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan ukuran rumah subsidi, dengan tetap mengikuti standar minimal tipe 36 dan maksimal tipe 40.

Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan menyatakan akan merenovasi satu juta rumah untuk masyarakat miskin ekstrem, dikerjasamakan dengan Koperasi Merah Putih.

Kebijakan dan sistem finansial yang ada belum mendukung efektivitas penambahan kuota KPR bersubsidi untuk mencapai target proyek 3 juta rumah.