PERATURAN: Berita Terkini Peraturan Pemerintah Indonesia

RUU Omnibus Law nantinya akan dibahas secara terbatas. Setelah drafnya matang, baru akan diumumkan ke publik.

Namun, KSPI meminta DPR RI menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dinilai akan merugikan buruh dan tenaga kerja.

Para pengemudi menagih janji Presiden Jokowi untuk menyediakan payung hukum terkait ojek online.

Asosiasi e-commerce juga usul pemerintah melacak sistem pembayaran konsumen Indonesia yang membeli di platform asing, seperti Amazon, eBay dan lainnya.

Pembahasan PP e-commerce melibatkan banyak kementerian seperti Kemendag, Kemenkeu, Kominfo hingga Kemenko Perekonomian.

PP e-commerce dinilai lebih cocok untuk platform yang model bisnisnya BtoC. Sedangkan Shopee, Bukalapak dan Tokopedia merupakan CtoC.

Shopee yakin pemerintah akan mengkaji ulang aturan yang tidak mendukung UMKM berbisnis di e-commerce. Tokopedia dan Bukalapak menyampaikan hal serupa.

PP E-Commerce dinilai tidak memuat tata cara penegakkan aturan untuk pedagang online di media sosial.

Pedagang online juga wajib punya NPWP. Asosiasi E-Commerce berharap kebijakan ini berlaku juga untuk pedagang di media sosial atau aplikasi percakapan.

Pelaku usaha e-commerce yang tidak merespons keluhan konsumen bakal masuk daftar prioritas pengawasan oleh Menteri Perdagangan.

Salah satu aturan yang bakal dihapus yakni Permen Kelautan dan Perikanan tentang perizinan kapal.

Sampoerna menilai PP No.109/2012 masih relevan, hanya saja selama ini aturan tersebut tidak ditegakkan dengan konsisten.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak peraturan yang akhirnya menghambat pemerintah dalam membuat keputusan.

Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso menilai pasar sudah kelebihan suplai semen karena impor.

Jika AS memangkas dua aturan setiap menerbitkan satu aturan baru, Jokowi ingin Indonesia memangkas 40 aturan setiap menerbitkan satu aturan baru.