Jokowi Minta Menteri Meniru Trump: 1 Permen Baru untuk Cabut 40 Aturan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mengikuti cara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menderegulasi berbagai aturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja.
Di AS, kata Jokowi, setiap menteri yang ingin membuat satu aturan, harus memangkas dua aturan lainnya. Dia mengetahui hal tersebut saat bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11).
“Kemarin Secretary Ross bercerita kepada saya, di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu Permen (Peraturan Menteri), dia harus mencabut dua Permen,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11).
Jokowi menilai Indonesia bisa melakukan hal yang lebih dari AS. Menurut Jokowi, menteri di Kabinet Indonesia Maju yang ingin mengeluarkan satu aturan, maka harus mencabut 40 aturan lainnya.
(Baca: Cegah Resesi, Jokowi Ingin Aturan Penghambat Investasi Cepat Dipangkas)
Kepala Negara menilai hal itu perlu dilakukan karena aturan di Indonesia sudah terlalu banyak. “Tolong ini mulai dikaji lagi. Keluar satu Permen, potong berapa Permen. Kalau AS, sekali lagi, satu memotong dua,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta seluruh kementerian yang mengindentifikasi seluruh regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Jika tiap-tiap kementerian telah mengetahui regulasi yang menghambat, Jokowi meminta agar jajarannya segera mengusulkan pemangkasan regulasi.
“Khusus yang berkaitan dengan mandat dalam undang-undang, kita kumpulkan dan kita lakukan yang namanya omnibus law yang akan dibahas bersama DPR,” ucap Jokowi.
Jokowi juga meminta agar orientasi birokrasi di Indonesia berubah dari manual ke digital. Menurutnya, hal ini penting untuk bisa mempercepat proses birokrasi dalam negeri.
(Baca: Jokowi Akan Terbitkan Dua Undang-undang Besar Omnibus Law)
Jokowi pun meminta orientasi birokrasi berubah dari dilayani menjadi melayani, dan dari prosedural menjadi menitikberatkan pada hasil. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur, tapi goal-nya justru tidak dilihat,” ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menata lagi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dia menilai Tito harus bisa membuat pemerintah daerah memiliki kebijakan yang linier dengan pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja.
Atas dasar itu, Jokowi meminta agar reformasi birokrasi di pusat bisa bergulir ke provinsi, kabupaten, dan kota. “Dari sisi regulasi, kewenangan, dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah,” ucapnya.
Jokowi juga meminta adanya reformasi besar-besaran dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM). Jokowi menilai hal ini menjadi kunci bagi negara untuk bisa melompat maju.
(Baca: Tugas Pertama Jokowi ke Mendagri Tito, Benahi Tumpang Tindih Aturan)
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pembenahan pendidikan vokasi benar-benar dilakukan. Pendidikan vokasi, lanjutnya, tidak boleh hanya dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), namun juga BUMN, swasta, dan lembaga khusus lainnya.
Jokowi pun meminta Kartu Pra Kerja disiapkan dengan matang. “Sehingga saat Januari 2020 dikeluarkan, betul-betul sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, mudah dikontrol, mudah dimonitor,” ucapnya.
