PERATURAN: Berita Terkini Peraturan Pemerintah Indonesia

Pembahasan PP e-commerce melibatkan banyak kementerian seperti Kemendag, Kemenkeu, Kominfo hingga Kemenko Perekonomian.

PP e-commerce dinilai lebih cocok untuk platform yang model bisnisnya BtoC. Sedangkan Shopee, Bukalapak dan Tokopedia merupakan CtoC.

Shopee yakin pemerintah akan mengkaji ulang aturan yang tidak mendukung UMKM berbisnis di e-commerce. Tokopedia dan Bukalapak menyampaikan hal serupa.

PP E-Commerce dinilai tidak memuat tata cara penegakkan aturan untuk pedagang online di media sosial.

Pedagang online juga wajib punya NPWP. Asosiasi E-Commerce berharap kebijakan ini berlaku juga untuk pedagang di media sosial atau aplikasi percakapan.

Pelaku usaha e-commerce yang tidak merespons keluhan konsumen bakal masuk daftar prioritas pengawasan oleh Menteri Perdagangan.

Salah satu aturan yang bakal dihapus yakni Permen Kelautan dan Perikanan tentang perizinan kapal.

Sampoerna menilai PP No.109/2012 masih relevan, hanya saja selama ini aturan tersebut tidak ditegakkan dengan konsisten.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki banyak peraturan yang akhirnya menghambat pemerintah dalam membuat keputusan.

Direktur Utama Semen Indonesia Hendi Prio Santoso menilai pasar sudah kelebihan suplai semen karena impor.

Jika AS memangkas dua aturan setiap menerbitkan satu aturan baru, Jokowi ingin Indonesia memangkas 40 aturan setiap menerbitkan satu aturan baru.

Jokowi menilai, langkah menggaet investasi di Morowali, Sulawesi Tengah bisa menjadi contoh.

Mendagri Tito Karnavian harus menginventarisasi aturan tumpang tindih dalam waktu satu bulan.

Revisi beleid telah memasuki tahap akhir.

Aturan juga berlaku bagi seluruh pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.