Berita IKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan pemerintah setempat tutup beberapa warung di dekat IKN, mengidentifikasi kegiatan prostitusi, 64 PSK ditangkap dalam razia.

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 16,13 triliun menjadi Rp 21,1 triliun pada tahun depan.

Biaya pemeliharaan Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar per tahun.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar kaget dan akan periksa praktik prostitusi yang marak di IKN, sementara Satpol PP Penajam Paser Utara giat menertibkan PSK di area tersebut.

Asosiasi Semen Indonesia atau ASI mendata konsumsi semen di dalam negeri Januari sampai Mei 2025 susut lebih dari 360.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Konsorsium perusahaan dari Korea Selatan hingga Amerika Serikat yang membangun 41 tower rusun di IKN.

Investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN bertambah dengan kehadiran enam investor baru. Siapa saja?

Menteri PU Dody Hanggodo mencabut keputusan pembentukan Satgas IKN, menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur IKN.

Ribuan wisatawan mengunjung IKN Nusantara selama libur Lebaran.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, melaporkan pembangunan 20 menara di IKN yang telah selesai kepada Presiden Prabowo, sebagai bagian dari kebijakan perumahan pro-rakyat yang sedang dilaksanakan.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan dirinya telah menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan dengan lima investor lokal.

Desain baru gedung legislatif dan yudikatif IKN telah selesai, menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto. Pengubahan desain tidak akan menambah biaya konstruksi yang akan dilelang.

Pegawai Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai berkantor di ibu kota baru, Kabupaten Penajam paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin (3/3).

Revisi desain gedung legislatif dan yudikatif IKN akan rampung pekan depan dan dipresentasikan kepada Presiden Prabowo di awal bulan depan.

Kementerian PU membatalkan studi banding ke tiga negara untuk mengubah desain gedung legislatif dan yudikatif IKN, imbas efisiensi anggaran.