Berita Defisit APBN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wamenkeu Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah berkomtimen menjaga defisit APBN di level 2,5% meski ada program baru dan ambisius dari Presiden Prabowo Subianto.

Defisit APBN pada Maret 2025 bengkak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan posisi Februari 2025 sebesar Rp 31,2 triliun

Indonesia berencana tingkatkan impor dari AS sebagai tanggapan kebijakan tarif impor Presiden Trump untuk menyinkronkan neraca perdagangan dan defisit.

Sejumlah indikator ekonomi pada dua bulan pertama 2025 mengalami tekanan, seperti kenaikan defisit anggaran.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas aman, meskipun defisit APBN.

Penerimaan pajak turun hingga 30% dari Rp 269 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp 187,8 triliun pada Februari 2025.

Pada Januari 2025, APBN mencatat defisit sebesar Rp23,45 triliun atau 0.10% terhadap PDB, berbeda dari surplus di tahun sebelumnya, dengan pemerintah berfokus pada pengelolaan fiskal yang strategis.

Goldman Sachs memperkirakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 membengkak menjadi 2,9%, mendekati batas defisit anggaran yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara sebesar 3%.

Kinerja bursa saham Indonesia terus menurun. Sejak awal tahun, IHSG tercatat turun 8,4% ke level 6.400.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN 2024 sebesar Rp 507,8 triliun, menunjukkan penurunan dari proyeksi awal dan dari APBN tahun sebelumnya di tengah tantangan global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penerimaan negara kontraksi 6,2% pada semester I 2024 akibat tekanan perekonomian, sementara belanja negara meningkat 11,3%, mengakibatkan defisit APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan terus menjaga defisit APBN meski ini cukup berat karena tekanan belanja yang cukup besar.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pencegahan kebocoran dalam APBN dan memastikan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat pada penyerahan DIPA 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024, memfokuskan pada penarikan utang baru sejumlah Rp 775,86 triliun untuk menanggulangi defisit APBN 2025.

Pemerintah berencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan membuka kembali program tax amnesty pada 2025 guna memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 2.189,3 triliun.