Penerimaan Negara Anjlok, Defisit APBN Melebar: Sri Mulyani Siapkan Strategi Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan negara pada 2025 turun signifikan, bahkan diperkirakan tidak mencapai target. Hingga semester I 2025 angkanya baru mencapai Rp 1.201,8 triliun.

“Semester pertama 2025 terhadap total target masih di 48,3%. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir memang lebih rendah karena beberapa kegiatan ekonomi yang melemah,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa (2/1).

Tak hanya itu, anjloknya penerimaan negara juga karena pemerintah batal menerapkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Aturan pada akhirnya hanya diterapkan untuk barang mewah saja.

"Ini yang menyebabkan kita kehilangan target sebesar Rp 71 triliun di APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) 2025,” ucapnya.

Pemeritah akhirnya memperkirakan penerimaan negara pada 2025 hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun. Padahal, di dalam target awal APBN 2025 penerimaan negara dibidik mencapai Rp 3.005,1 triliun. “Ini artinya hanya 95,4% dari target APBN yang akan dicapai,”  kata Sri Mulyani.

Jika dirinci, penerimaan negara ini akan bersumber dari penerimaan perpajakan yang diproyeksikan mencapai Rp 2.387,3 triliun atau hanya 95,8% dari target APBN.

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak yang hanya Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target awal Rp 2.189,3 triliun. Lalu dari kepabeanan dan cukai sekitar Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target awal. 

Sedangkan proyeksi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9% dari target. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya tambahan setoran dividen dari BUMN ke kas negara pada tahun berjalan.

Defisit Makin Bengkak

Dengan penerimaan yang lebih rendah, Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN 2025 semakin membengkak. Angkanya berpotensi mencapai Rp 662 triliun atau 2,78% dari produk domestik bruto (PDB). 

Perkiraan defisit ini lebih tinggi dibandingkan target awal dalam APBN 2025. Sebelumnya pemerintah sudah menetapkan defisit sebesar 2,53% dari PDB atau sekitar Rp 616,2 triliun. "Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable," kata Sri Mulyani.

Strategi Pemerintah Tutup Defisit

 Untuk menutup pelebaran defisit, Sri Mulyani akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. Dengan begitu, kenaikan defisit tidak dibiayai seluruhnya dengan penerbitan surat utang. 

"Untuk Banggar DPR, kami mohon agar nanti dibahas dan mendapat persetujuan dalam pembahasan langsung," ujar Sri Mulyani. 

APBN Tetap Jadi Andalan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Meski tekanan fiskal meningkat, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan tetap berusaha menstabilkan APBN tetap terjaga. Di tengah ketidakpastian global, ia optimistis APBN tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan.

“APBN 2025 terus bekerja keras dioptimalkan mendukung agenda dan prioritas pembangunan nasional dengan tetap dijaga sehat dan kredibel,” ucapnya.

Anggaran dan belanja negara juga akan mendukung agenda prioritas pembangunan. Hal ini termasuk untuk memastikan program makan bergizi gratis atau MBG, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih berjalan optimal.