AMRO Peringatkan Defisit Anggaran 2025 akan Membengkak Karena MBG

Organisasi internasional ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memberikan peringatan ancaman defisit anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN 2025 yang akan membengkak. Hal ini diakibatkan banyaknya program Presiden Prabowo Subianto, salah satunya makan bergizi gratis atau MBG.

“Defisit anggaran dapat meningkat lebih lanjut pada 2025 karena pengeluaran yang lebih tinggi terkait dengan program prioritas baru,” tulis AMRO dalam Laporan Konsultasi Tahunan 2025 dikutip Selasa (24/5).

Padahal pemerintah pada tahun lalu sudah menetapkan defisit anggaran hingga 2,3% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini diperkirakan akan terus melebar pada 2025.  

AMRO menyebut sebagian besar peningkatan defisit ini karena didorong oleh peningkatan pengeluaran pemerintah. Khususnya untuk merangsang perekonomian dan mempercepat proyek infrastruktur strategis nasional.

Organisasi itu juga menyoroti potensi peningkatan pendapatan negara saat ini tidak sejalan dengan kenaikan belanja pemerintah. Terlebih, pemerintah membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12%.

Pemerintah akhirnya memutuskan PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah saja. Hal ini pada akhirnya membuat potensi penambahan penerimaan negara pada 2025 berkurang.

Untuk memperbaiki penerimaan negara, Pemerintah Indonesia pada awal tahun ini sudah meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Core Tax Administration System alias Coretax.

“Peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tulis AMRO.

Sri Mulyani Komitmen Defisit di Bawah 3%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap PDB sesuai dengan amanat Undang-undang APBN.

Komitmen tersebut disampaikan saat pertemuan dengan First Deputy Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath di Jakarta pada Jumat (20/6). 

"Indonesia berkomitmen akan menjaga defisit tetap terkendali sesuai batas yang ditentukan dalam UU APBN," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, Jumat (20/6).

Selain itu, pemerintah juga tetap optimistis dalam menghadapi ketidakpastian global, namun tetap memasang sikap waspada agar pembangunan nasional tidak terhambat.

Kondisi APBN per Mei 2025

APBN per akhir Mei 2025 kembali mencatat defisit Rp 21 triliun atau 0,09% terhadap PDB. Padahal bulan sebelumnya APBN masih mencatat surplus Rp 4,3 triliun. Sri Mulyani memastikan defisit tersebut masih dalam batas aman.

"APBN tahun ini menetapkan defisit total Rp 612 triliun. Jadi, Rp 21 triliun masih sangat kecil," ujar Bendahara Negara itu.

Dari sisi pendapatan, negara telah mengantongi Rp 995,3 triliun atau 33,1% dari target tahunan Rp 3.005,1 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan mencapai Rp 806,2 triliun (32,4%) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 188,7 triliun (36,7%).

Sementara belanja negara tercatat Rp 1.016,3 triliun atau 28,1% dari pagu Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 694,2 triliun, terdiri dari belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp 368,5 triliun.

Sedangkan belanja transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi Rp 322 triliun atau 35%. Meski defisit, APBN masih mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 192,1 triliun, naik dari April yang tercatat Rp 173,9 triliun.