Berita KPR Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

BP Tapera menekankan pentingnya peran bank swasta dalam penyaluran KPR bersubsidi karena keterbatasan kapasitas dan likuiditas Bank Pembangunan Daerah untuk memenuhi target kuota baru.

Pemerintah meningkatkan kuota KPR bersubsidi dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit di 2025, mendukung program fasilitas likuiditas perumahan dengan bunga tetap 5%.

Bank Nobu dan Bank Artha Graha tertarik mengikuti langkah BCA dalam menyalurkan KPR bersubsidi. Melihat hal ini, pemerintah memberikan sinyal untuk menyediakan alokasi di luar kuota 350 ribu.

Bagi kalangan berpengalaman, menggunakan kredit untuk membeli rumah (KPR) di Pinhome menjadi strategi finansial yang bijak.

KB Bank dan AREBI resmi bekerja sama perluas akses KPR, membuka peluang kepemilikan rumah lebih luas bagi masyarakat lewat pembiayaan yang terjangkau dan jaringan broker profesional.

BP Tapera menyusun strategi KPR subsidi profesi untuk merealisasikan penambahan kuota hingga 100%, menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan kuota total 220.000 unit rumah.

Pemerintah akan menaikkan syarat besar penghaislan penerima KPR subsidi menjadi Rp 14 juta untuk yang telah berkeluarga.

Menteri Maruarar mengatakan SBN Bidang Perumahan akan mendongkrak penyaluran Kredit Pemilikan Rumah di tahun ini, terutama melalui FLPP yang populer di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

Minat masyarakat untuk memiliki rumah selalu ada. Terlebih saat ini terdapat sejumlah kemudahan yang disediakan perbankan untuk mendapat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bermasalah.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengungkapkan bahwa sebanyak 120 ribu unit rumah dengan skema kredit pemilikan rumah (KPR) masih bermasalah akibat sertifikat yang belum terselesaikan.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) mengungkapkan bahwa terdapat 120 ribu unit rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2019.

BTN mencatat, masih ada 38.144 unit KPR di bank tersebut yang belum memiliki SHM.

Satgas Perumahan program rumah gratis melalui skema subsidi cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR hanya diperuntukkan untuk kawasan pedesaan.

Pemerintah akan membayarkan cicilan kredit pembelian rumah atau KPR bagi masyarakat miskin senilai Rp 600 ribu per orang per bulan selama 25 tahun.

BTN menargetkan 20% dari penyaluran KPR FLPP yang ditargetkan mencapai 200 ribu unit rumah untuk para pekerja sektor informal, seperti tukang ojek online atau ojol hingga pangkas rambut.