Kuota KPR Bersubsidi Bertambah Jadi 350 Ribu Unit


Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah telah menyetujui peningkatan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah atau KPR bersubsidi tahun ini dinaikkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Maruarar menerima komitmen dari seluruh bank milik negara untuk menyalurkan hampir 85% dari kuota atau 296.000 unit sepanjang 2025.
Maruarar mengakui payung hukum penambahan kuota tersebut masih dalam tahap penyusunan. Walau demikian, Maruarar mengklaim penambahan kuota tersebut telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, dan DPR.
"Mulai hari ini kita bicara kuota FLPP adalah 350.000 unit, jadi kuota 220.000 unit sudah tidak berlaku lagi. Saya sudah dapat dukungan 100% dari presiden," kata Maruarar di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Selasa (27/5).
Untuk diketahui, penyaluran KPR bersubsidi akan memanfaatkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. FLPP merupakan subsidi pemerintah yang membuat bunga Kredit Pemilikan Rumah terkunci sebesar 5% dengan tenor maksimal 20 tahun.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan penambahan kuota KPR bersubsidi tersebut menambah dana kelolaan menjadi sekitar Rp 34,4 triliun. Secara rinci, dana kelolaan BP Tapera ditambah sekitar 16,4 triliun dari dana kelolaan untuk kuota 220.000 rumah sekitar Rp 18 triliun.
Heru menjelaskan total anggaran negara yang dikucurkan dalam program FLPP tahun ini mencapai Rp 43 triliun. Sebab, PT Sarana Multigriya Finansial turut mengucurkan dana murah senilai Rp 7 triliun dalam program tersebut.
Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri Tbk, Saptari, mengatakan telah menyampaikan komitmen untuk menambah penyaluran KPR FLPP hingga 50.000 unit tahun ini. Angka tersebut naik lebih dari 270% dari komitmen awal tahun ini sejumlah 13.500 unit.
Secara rinci, target penyaluran KPR bersubsidi bank pita emas naik lebih dari 600% dibandingkan dengan kuota tahun lalu, yakni sekitar 7.000 unit. Saptari menyampaikan pencapaian komitmen penyaluran KPR bersubsidi terbaru tersebut bergantung pada kesiapan penyediaan rumah oleh para pengembang rumah bersubsidi.
"Pertumbuhan komitmen kuota KPR bersubsidi tahun ini memang menantang. Saat ini kami akan melakukan usaha terbaik untuk dapat menyalurkan KPR bersubsidi terhadap 50.000 unit," kata Saptari.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menaikkan kuota KPR bersubsidi tahun ini dari 16.000 unit menjadi 23.000 unit, PT Bank Negara Indonesia Tbk dari 14.000 unit menjadi 20.000 unit, dan terakhir PT Bank Syariah Indonesia Tbk dari sekitar 1.800 unit menjadi 3.000 unit.
Mayoritas kuota KPR bersubsidi tahun ini akan tetap disalurkan PT Bank Tabungan Negara Tbk atau mencapai 200.000 unit. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengaku penyaluran KPR bersubsidi saat ini terhambat kesiapan para pengembang.
Hirwandi mencatat telah menyalurkan sekitar 14.000 Surat Penegasan Persetujuan Kredit atau SP3K sampai hari ini, Selasa (27/5). Namun sekitar 12.000 dari seluruh SP3K tersebut masih bermasalah lantaran pengembang belum siap membangun rumah bersubsidi tersebut.
"Persiapan dari pengembang penting, khususnya dari sisi dokumen perijinan, sertifikat lahan, dan ketersediaan bangunan rumah,"kata Hirwandi.