Usulan DPR, Berikut Daftar Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga Nasional • 20 Februari 2020, 20.53 RUU Ketahanan Keluarga mengatur kewajiban untuk memisahkan kamar anak, LGBT, hingga cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.
LGBT Wajib Lapor, Ini Pasal Kontroversial RUU Ketahanan Keluarga Nasional • 20 Februari 2020, 16.09 RUU ini diajukan lima anggota dewan dari PKS, PAN, Gerindra, dan Golkar
Pekerja Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law Nasional • 17 Februari 2020, 12.48 Ada dua revisi pasal yang disoroti dari RUU Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu mengenai modal asing serta ketentuan sanksi denda maupun pidana.
Obesitas Regulasi jadi Alasan Jokowi Bentuk Omnibus Law Nasional • 28 Januari 2020, 12.03 Menurut Jokowi, Indonesia mengalami hiper regulasi sehingga menghambat kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.
DPR Optimistis RUU Omnibus Law Selesai dalam 100 Hari Makro • 26 Januari 2020, 14.23 Saat ini sudah ada kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai adanya omnibus law
Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Berencana Ajukan Gugatan Hukum Makro • 26 Januari 2020, 14.23 "Karena buruh dirugikan dengan adanya omnibus law ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Demo RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Ini 6 Poin Penolakan Buruh Industri • 20 Januari 2020, 20.34 Serikat Pekerja menyebut penerapan upah per jam dalam omnibus law dapat mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang.
Siap Diajukan ke DPR, Pemerintah Revisi 82 UU Lewat Omnibus Law Makro • 12 Desember 2019, 20.18 RUU yang akan diajukan ke DPR yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.
Ekspansi Retail Sulit, Pengusaha Usulkan Perubahan dalam Omnibus Law Nasional • 6 Desember 2019, 20.47 Pengusaha mengeluhkan sulitnya ekspansi retail seiring masih banyak daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.
Ubah Pemilu Serentak, Airlangga Rekomendasikan Golkar Revisi UU Pemilu Nasional • 4 Desember 2019, 13.55 Menurut Airlangga, revisi yang perlu dilakukan dalam aturan tersebut adalah mengubah sistem Pemilu Serentak pada Pileg dan Pilpres.
Buntut Pengesahkan UU Demokrasi Hong Kong, Tiongkok Ancam Balas AS Internasional • 28 November 2019, 15.35 Tiongkok bereaksi keras dan mengecam undang-undang yang disahkan AS sebagai bentuk invtervensi dan pelanggaran serius hukum internasional.
Bantu Pemerintah Beri Masukan, Pengusaha Bentuk Satgas Omnibus Law Nasional • 22 November 2019, 15.19 Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Ketua Satgas Omnibus Law untuk memberi masukan kepada pemerintah.
Jokowi Minta Menteri Meniru Trump: 1 Permen Baru untuk Cabut 40 Aturan Nasional • 11 November 2019, 14.44 Jika AS memangkas dua aturan setiap menerbitkan satu aturan baru, Jokowi ingin Indonesia memangkas 40 aturan setiap menerbitkan satu aturan baru.
Wacana Amendemen UUD 1945 Ditentang Nasional • 8 Oktober 2019, 20.19 Salah satu isu amendemen UUD 1945 yang dipersoalkan adalah dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Kinerja Pendahulu Buruk, Anggota DPR 2019-2024 Diminta Berbenah Nasional • 8 Oktober 2019, 19.16 DPR periode lalu hanya mampu menyelesaikan 22,63% RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).