UU: Berita Terkini Undang Undang Indonesia - Info Terbaru Hari ini

Staf Khusus Presiden mengatakan ranah privat merupakan hak asasi manusia.

RUU Ketahanan Keluarga mengatur kewajiban untuk memisahkan kamar anak, LGBT, hingga cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan.

RUU ini diajukan lima anggota dewan dari PKS, PAN, Gerindra, dan Golkar

Ada dua revisi pasal yang disoroti dari RUU Pers dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu mengenai modal asing serta ketentuan sanksi denda maupun pidana.

Menurut Jokowi, Indonesia mengalami hiper regulasi sehingga menghambat kecepatan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Saat ini sudah ada kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai adanya omnibus law

"Karena buruh dirugikan dengan adanya omnibus law ini," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Serikat Pekerja menyebut penerapan upah per jam dalam omnibus law dapat mengakibatkan upah minimum terdegradasi bahkan hilang.

RUU yang akan diajukan ke DPR yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.

Pengusaha mengeluhkan sulitnya ekspansi retail seiring masih banyak daerah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang.

Menurut Airlangga, revisi yang perlu dilakukan dalam aturan tersebut adalah mengubah sistem Pemilu Serentak pada Pileg dan Pilpres.

RUU Perlindungan Data Pribadi akan masuk ke DPR pada bulan ini untuk dibahas selambat-lambatnya pada awal 2020.

Tiongkok bereaksi keras dan mengecam undang-undang yang disahkan AS sebagai bentuk invtervensi dan pelanggaran serius hukum internasional.

Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Ketua Satgas Omnibus Law untuk memberi masukan kepada pemerintah.

Jika AS memangkas dua aturan setiap menerbitkan satu aturan baru, Jokowi ingin Indonesia memangkas 40 aturan setiap menerbitkan satu aturan baru.