FISKAL: Berita Insentif Fiskal Terkini - Kebijakan Fiskal Hari ini

Sebelumnya pemerintah telah memberikan insentif kepada 19 industri manufaktur yang terdampak pandemi corona.

Sejumlah negara menyiapkan stimulus anggaran untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Industri jasa penunjang migas menyebut kontrak pekerjaan telah ditunda karena harga minyak jatuh.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan penghitungan PPh untuk tahun pajak 2019 masih menggunakan tarif yang berlaku tahun lalu, yakni 25%.

Paket insentif kedua dinilai belum cukup meredam dampak corona terhadap ekonomi sehingga pemerintah menambah insentifnya.

Para pemimpin negara G20 menunjukkan persatuan dalam upaya mengatasi pandemi corona dan meredam dampaknya ke ekonomi global.

Sri Mulyani menetapkan insentif pajak berlaku mulai 1 April 2020 hingga September 2020. Hal itu untuk membantu pelaku usaha di tengah pandemi corona.

Presiden AS Donald Trump berencana menggelontorkan stimulus US$ 2 triliun atau Rp 32.000 triliun, mencakup bantuan langsung tunai bagi jutaan keluarga.

Pemerintah, BI, dan OJK telah mengeluarkan sejumlah stimulus guna membantu masyarakat dan dunia usaha melewati masa sulit akibat pandemi corona.

Kadin berharap pemerintah dapat memperluas sektor industri yang dapat memperoleh insentif fiskal, tak terbatas pada manufaktur.

Chatib Basri menilai stimulus fiskal untuk mendorong permintaan tak akan efektif di tengah imbauan social distancing demi mencegah penyebaran virus corona.

Pemerintah Indonesia bersama pemerintah negara lain harus bersama-sama mengatasi masalah wabah ini guna menaikkan kembali kepercayaan pelaku ekonomi.

Jokowi meminta jajarannya menghitung dampak pelambatan ekonomi global akibat virus corona sebelum merancang kebijakan fiskal hingga 2021.

Insentif tersebut terdiri dari diskon tiket pesawat hingga promosi

Insentif tersebut terdiri dari tambahan bagi hasil bagian kontraktor serta kemudahan pajak.