Cara Inggris dan AS Cegah Lonjakan PHK Pekerja Akibat Corona
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat (AS) mengeluarkan berbagai stimulus fiskal untuk mencegah potensi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akibat pandemi corona. Inggris merilis job retention scheme (JRS). Sementara AS mengucurkan US$ 483 miliar bagi korban PHK.
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah mengatakan, pandemi telah merusak lapangan kerja di Inggris. Dari data yang dihimpun, sudah ada 21% pekerja di Inggris yang terpaksa cuti di luar tanggungan karena kebijakan lockdown. Selain itu, 5% dari total tenaga juga harus menjalani isolasi akibat covid-19.
Kondisi itu membuat Pemerintah Inggris pun mengucurkan stimulus fiskal. Khusus menghindari PHK, Pemerintah Inggris menerapkan kebijakan job retention scheme atau JRS.
(Baca: Telepon Donald Trump, Jokowi Minta AS Sumbangkan Ventilator)
Pemerintah Inggris memberikan bantuan fiskal bagi pengusaha agar tidak mem-PHK karyawannya. Pengusaha bisa mendapatkan stimulus itu dengan meminta persetujuan Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), Lembaga yang menangani perpajakan Inggris.
"Dampak dari kebijakan itu, 7 juta tenaga kerja di sektor publik akan tetap dapatkan gaji," kata Imaduddin dalam video conference pada Sabtu (25/4).
Selain untuk sektor tenaga kerja, Pemerintah Inggris juga sudah menyiapkan stimulus fiskal sebesar 60 miliar poundsterling atau sekitar Rp 1.156 triliun apabila lockdown dilakukan secara cepat. Sedangkan apabila lockdown berlangsung lama, total anggaran stimulus yang digelontorkan bisa mencapai 80 miliar poundsterling atau sekitar Rp 1.541 triliun.
(Baca: Cerita Diaspora Alami Pandemi di Selandia Baru, Spanyol dan Inggris)
Begitu juga dengan AS, kebijakan jaga jarak fisik atau physical distancing yang diterapkan di membuat pertumbuhan ekonomi AS diprediksi negatif pada beberapa kuartal ke depan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS pada 2020 minus 5,9%. Di sektor tenaga kerja, sudah ada 26,4 juta orang mengajukan tunjangan pengangguran.
Untuk itu, Pemerintah AS mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal tangani pandemi dengan total US$ 2 triliun atau sekitar Rp 31.175 triliun atau 9,5% dari total PDB. Terbaru, Pemerintah AS mengeluarkan US$ 483 miliar setara Rp 7.528 triliun stimulus untuk korban PHK akibat pandemi.
Bantuan ditujukan agar pengusaha kecil bisa tetap membayar gaji karyawannya. “Stimulus fiskal untuk mengatasi kerugian ekonomi diperlukan, terutama untuk sektor terdampak, baik individu maupun usah kecil," kata Peneliti INDEF dari AS Eisha Maghfiruha Rachbini.
