Pemerintah Siapkan Rp 4,7 Triliun Selamatkan Pariwisata dari Corona
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelamatkan pariwisata usai wabah virus corona Covid-19 melanda dunia. Total, ada insentif fiskal senilai Rp 4,7 triliun untuk mendorong arus wisatawan ke RI.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio berharap berbagai insentif di sektor pariwisata itu mampu mendorong wisatawan mancanegara sebanyak 736 ribu orang. Bermodalkan dana tersebut, pemerintah akan menyasar turis asing yang berasal dari Australia dan Eropa
Menurutnya, rata-rata pengeluaran per kunjungan (Average Spending Per Arrival/ASPA) wisman tersebut lebih dari US$ 1700. "Itu kira-kira dapat menghasilkan devisa sebesar Rp 13 triliun," kata Wishnutama usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).
(Baca: Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2019 Berpotensi Tumbuh Melambat jadi 4,7%)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu insentif diberikan untuk mendorong wisatawan mancanegara ke destinasi dalam negeri sebesar Rp 298,5 miliar. Secara rinci, pemerintah bakal memberikan dana untuk insentif maskapai dan agen travel agar memberikan diskon khusus kepada wisman sebesar Rp 98,5 miliar.
Sebanyak Rp 103 miliar akan diberikan untuk kegiatan promosi. Kemudian, Rp 25 miliar diberikan untuk kegiatan turisme. Pemerintah juga memberikan anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk jasa influencer. "Ini dalam rangka datangkan wisatawan asing ke dalam negeri," kata Sri Mulyani
Untuk mendorong wisatawan dalam negeri, pemerintah memberikan insentif bagi maskapai sebesar Rp 443,39 miliar. Fasilitas itu diberikan dalam bentuk diskon 30% untuk 25% kursi per pesawat yang menuju sepuluh destinasi wisata, antara lain Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan.
Pemerintah tidak akan memungut pajak hotel dan restoran di 10 destinasi pariwisata tersebut selama enam bulan. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah berupa hibah. "Kami perkirakan Rp 3,3 triliun dari pajak daerah ini akan kami bayarkan agar daerah tidak memungut pajak hotel restoran," kata Sri Mulyani.
(Baca: Jokowi Godok Instrumen Fiskal Menangkal Dampak Ekonomi Virus Corona)
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata sebesar Rp 147 miliar dalam APBN menjadi hibah ke daerah. Dengan demikian pemerintah daerah bisa memacu pariwisata lokalnya.
Selain itu, PT Pertamina akan memberikan insentif untuk avtur sebesar Rp 265,6 miliar selama tiga bulan. PT Angkasa Pura I dan II akan memberikan pengurangan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 256 miliar selama tiga bulan untuk 10 destinasi wisata.
Insentif Fiskal Lain
Tak hanya di sektor pariwisata, pemerintah juga memberikan insentif fiskal di sektor lainnya. Salah satunya adalah penambahan uang sebesar Rp 50 ribu dalam Kartu Sembako. Dengan demikian, total uang yang bakal diberikan untuk 15,2 juta kelompok penerima manfaat kartu tersebut naik 30% dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu.
"Jadi akan dimulai Maret, mereka akan langsung mendapat kenaikan. Kami harap ini akan dorong konsumsi rumah tangga dan multiplier-nya terhadap perekonomian," kata Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan menambahkan Rp 1,5 triliun untuk subsidi bunga dan uang muka di sektor perumahan. Sri Mulyani mengatakan, tambahan subsidi ini akan menambah 175 ribu unit rumah baru yang bisa dibangun. "Sehingga total tahun ini penyaluran KPR untuk masyarakat berpendapatan rendah adalah 330 ribu unit rumah," ucapnya.
(Baca: 36 Orang Meninggal Imbas Virus Corona di Luar Tiongkok, Iran Terbanyak)
Lebih lanjut, pemerintah mempercepat peluncuran Kartu Pra Kerja di tiga provinsi, yakni Sulawesi Utara, Bali, dan Kepulauan Riau menjadi Maret 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Kartu Pra-Kerja.
Setelahnya, pemerintah akan menyiapkan Project Management Office (PMO) untuk pelaksanaan program tersebut. Kementerian Keuangan setelahnya akan menyiapkan mekanisme pelaksanaannya secara lebih teknis. "Sehingga target pelaksanaan di tiga lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan Maret ini," kata Airlangga.
