DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

Baleg DPR membuka peluang menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tetapi menyerahkan keputusan pada pemerintah.

RUU Minerba yang masuk prolegnas 2020 mengandung banyak pasal bermasalah, tapi DPR tetap ingin pembahasan segera dirampungkan.

PGN menyebut penurunan harga gas akan menurunkan pendapatan perusahaan. DPR pun meminta pemerintah memberi kompensasi kepada BUMN itu.

DPR dinilai sengaja memanfaatkan momentum wabah corona untuk menghindari kritik masyarakat terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Kedua fraksi meminta pemerintah lebih dulu fokus menangani pandemi corona dan meminta RUU dibahas setelah mendapat masukan dari masyarakat.

DPR menyebut panja dibentuk untuk mendengarkan masukan masyarakat terhadap RUU Omnibus Law Ciptaker.

THR Lebaran tak akan diperoleh presiden dan wapres, para menteri, anggota DPR, hingga kepala daerah dan PNS eselon I dan II lantaran APBN terhimpit corona.

DPR berencana memberikan fasilitas uang muka pembelian mobil untuk anggota. Namun, anggarannya dipangkas dan dialihkan untuk penanganan pandemi corona.

DPR mempertanyakan soal sosialisasi kebijakan keringanan kredit yang belum tepat sasaran, serta meminta OJK memperhatikan dampaknya bagi bank kecil dan BPR

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan penurunan harga gas industri bisa berdampak pada industri hulu migas dan penerimaan negara.

Sebelumnya, Kementerian ESDM meminta pembahasan RUU Minerba ditunda demi mencegah penyebaran virus corona.

Kelanjutan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilanjutkan ke Baleg DPR, setelah sebelumnya dibahas di rapat konsultasi pengganti Bamus

DPR menunda pembahasan RAPBN 2021 dan RUU omnibus dalam sidang paripurna hari ini lantaran ingin fokus membahas penanganan pandemi corona.

Kebijakan realokasi anggaran tidak dapat diimplementasikan tanpa ditindaklanjuti peraturan perundang-undangannya, yaitu pemerintah harus mengajukan APBN-P.

Menurut Puan Maharani, rapat paripurna harus dilakukan agar DPR dapat melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi.