DPR: Berita Dewan Perwakilan Rakyat Terkini - Kabar Hari Ini

KPK mengirim surat ke Presiden Prabowo Subianto dan DPR meminta audiensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), merasa kurang dilibatkan dalam pembahasan

Kementerian Sekretariat Negara berencana mengubah bekas rumah dinas DPR di Kalibata menjadi rumah dinas baru untuk menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih

Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh DPR untuk impor LNG sebagai upaya mengatasi kekurangan gas dalam negeri untuk menjaga operasional sektor industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Situs DPR RI sering tidak bisa diakses karena serangan siber ribuan kali. DPR bekerja sama dengan Bareskrim dan BSSN untuk mengatasi masalah ini, seringkali dengan mematikan server

Komisi I DPR RI mengusulkan larangan kepemilikan akun ganda di media sosial atau medsos dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap iklan di platform digital seperti TikTok dan Instagram. Apa mekanisme pengaturan yang disiapkan?

TikTok Indonesia menolak rencana adanya pengaturan untuk platform digital dalam Rancangan Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Apa alasannya?

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026 ditambah. Keputusan ini membuat anggaran Kemenkeu naik menjadi Rp 52 triliun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober.

Guru honorer bernama Rerisa mengadukan perbedaan nasib antar jenjang di DPR, menyoroti ketidakadilan dalam sistem pendataan dan upah yang sangat rendah.

DPR RI tengah membahas Revisi Undang-Undang atau UU Kehutanan, sebagai salah satu upaya memandang hutan bukan hanya sebagai komoditas negara.

Dalam usaha menuju transisi energi yang adil, RUU Keadilan Iklim dipandang sebagai instrumen hukum krusial. Namun, realitas penciptaan regulasi menunjukkan masih banyak ketidakadilan

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak akan mencakup diskusi tentang penyadapan, diputuskan dalam pembahasan DIM antara DPR bersama pemerintah.

Saat defisit APBN 2025 bertambah, beberapa kementerian mulai mengajukan tambahan anggaran untuk 2026, yang saat ini dibahas bersama DPR.

Komisi V DPR menyetujui pagu indikatif lima kementerian dan dua lembaga senilai Rp 103,46 triliun. Angka ini hanya 41% dari total kebutuhan. Apa dampaknya?