TNI - Berita Tentara Nasional indonesia Hari ini - Info TNI

Purnawirawan TNI ajukan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke DPR, mendesak tindakan berdasarkan pelanggaran hukum dan etika, dan ini ditandai dengan surat resmi yang diterima oleh DPR dan akan

Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 untuk ASN serta stimulus ekonomi Rp24,44 triliun pada Juni 2025, guna mendukung daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun lembaga yang menempati skor paling rendah yakni partai politik, KPU, dan DPR menurut survei tersebut.

Partisipasi militer dalam kedaulatan pangan sifatnya mesti perbantuan, bukan menjadi aktor kunci. Pemerintah seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukannya trauma.

Dirjen Pajak Djaka Budi Utama menargetkan penguatan penerimaan negara lewat pengawasan Bea Cukai terhadap penyelundupan di pelabuhan gelap dan perluasan objek cukai.

Perwira TNI Djaka Budhi Utama telah resmi menjadi Dirjen Bea Cukai, diharapkan membawa perubahan penting dalam penanganan masalah perbatasan dan kegiatan ekspor impor Indonesia.

Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama dipertimbangkan sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani, meski Kementerian Keuangan belum mengonfirmasi secara resmi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan mengganti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai hari ini, meski Kemenkeu belum mengonfirmasi jadwal tersebut

Istana Kepresidenan menegaskan pengarahan prajurit TNI di Kantor Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri merupakan bentuk kerja sama antar-lembaga negara, bukan bentuk militerisasi.

Koalisi Masyarakat Sipil menuntut DPR membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki ledakan amunisi TNI di Garut yang menewaskan belasan orang untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang.

Berikut deret fakta ledakan pemusnahan amunisi TNI yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hasanuddin meminta dilakukan evaluasi dalam prosedur pemusnahan amunisi kedaluwarsa milik TNI.

Luhut mendorong semua pihak agar bersatu dan tidak terpecah belah oleh isu-isu politik seperti pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengimlementasikan kebijakan pendidikan militer untuk siswa bermasalah, namun beberapa kepala daerah lain menolak mengikuti

Berikut delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana aturannya?