Berita Menko Airlangga Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Indonesia. Apa yang ditawarkan?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebijakan tarif impor yang ditingkatkan oleh AS membuat banyak negara termasuk Indonesia, dengan tarif impor mencapai 32%, menjadi cemas.

Menteri Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto, memilih negosiasi sebagai strategi merespon kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Trump untuk menghindari perang dagang.

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap resmi Indonesia terkait tarif impor baru AS pada acara di Bank Mandiri Bapindo Jakarta, mengungkapkan pendekatan diplomasi dan keadilan.

Menko Airlangga menyatakan kebijakan HGBT akan diumumkan setelah regulasinya disempurnakan, sehingga berpotensi memengaruhi tujuh sektor industri prioritas dengan harga gas lebih ekonomis.

Menko Airlangga Hartarto mengklarifikasi bahwa PIK 2 tidak tergolong dalam proyek strategis nasional, tetapi ecotourism di area tersebut yang memperoleh status PSN.

Menko Airlangga mengakui lebarnya jurang ekonomi meski data BPS menunjukkan penurunan kemiskinan terendah sejak 1960.

Indonesia menang dalam sengketa dagang di WTO melawan diskriminasi UE terhadap kelapa sawit, yang membuka jalan untuk penyelesaian IEU-CEPA.

Pemerintah akan merevisi aturan DHE SDA untuk menstabilkan rupiah yang kini mencapai Rp 16.300 per dolar AS.

Bank Indonesia mengurangi suku bunga menjadi 5,75%, langkah yang disambut Menko Airlangga Hartarto namun dinilai kontroversial karena berpotensi mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Airlangga Hartarto mengungkap keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ekonomi dan menekan tingkat kemiskinan.

Menko Airlangga mendukung kelangsungan produksi Sritex meski Mahkamah Agung menolak kasasi terkait status pailit, menjanjikan berbagai insentif untuk menjaga operasional dan lapangan kerja.

Kelompok masyarakat mengajak untuk boikot pembayaran pajak di media sosial imbas kebijakan PPN 12%. Namun Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan tidak memberikan tanggapan.

Pemerintah Indonesia mengumumkan penghapusan PPh Pasal 21 untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta, sebagai respons terhadap kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.

Pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, dengan pengecualian untuk kebutuhan pokok dan beberapa jasa, sementara pemerintah menanggung 1% kenaikan untuk barang tertentu.