Kementerian ESDM dan Bappenas menemukan anomali pengelolaan SDA yang menyebabkan tingginya kemiskinan di daerah kaya pertambangan. Salah satunya yaitu tambang ilegal.
Berbagai kebijakan strategis pemerintah berhasil menopang resiliensi ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan dari 9,36% pada Maret 2023 menjadi 9,03% pada Maret 2024.
BPS mencatat tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,04% pada Maret 2024 dari sebelumnya 9,36% pada Maret 2023. Jumlah penduduk miskin tercatat menjadi 25,22 juta dari sebelumnya 25,9 juta orang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Nusa Tenggara, yang masing-masing mencapai 24,76% dan 16,99% pada 2023.