Advertisement
Logo Katadata
31 Juli 2025
  • Berita
    • Nasional
    • Industri
    • Internasional
    • Energi
  • Finansial
    • Makro
    • Keuangan
    • Bursa
    • Korporasi
  • Digital
    • E-Commerce
    • Fintech
    • Startup
    • Gadget
    • Teknologi
  • Ekonopedia
    • Sejarah Ekonomi
    • Profil
    • Istilah Ekonomi
  • Ekonomi Hijau
    • Energi Baru
    • Ekonomi Sirkular
    • Investasi Hijau
  • Jurnalisme Data
    • Infografik
    • Analisis
    • Cek Data
  • In-Depth & Opini
    • Telaah
    • Opini
    • Wawancara
    • Laporan Khusus
  • Otomotif
  • Video
    • News
    • Wawancara
    • Katalogue
    • Foto
  • Podcast
    • Off The Script
    • Flash Week
    • Dapur Katadata
  • Info
Skip to main content
  • Berita
    • Nasional
    • Industri
    • Internasional
    • Energi
  • Finansial
    • Makro
    • Keuangan
    • Bursa
    • Korporasi
  • Digital
    • E-Commerce
    • Fintech
    • Startup
    • Gadget
    • Teknologi
  • Ekonopedia
    • Sejarah Ekonomi
    • Profil
    • Istilah Ekonomi
  • Ekonomi Hijau
    • Energi Baru
    • Ekonomi Sirkular
    • Investasi Hijau
  • Jurnalisme Data
    • Infografik
    • Analisis
    • Cek Data
  • In-Depth & Opini
    • Telaah
    • Opini
    • Wawancara
    • Laporan Khusus
  • Video
    • News
    • Wawancara
    • Katalogue
    • Foto
  • Podcast
    • Off The Script
    • Flash Week
    • Dapur Katadata
  • Otomotif
  • Info
  • Indeks

  • Databoks
  • Katadata Green
  • Insight Center
  • Event

  • Tentang Katadata
  • Pedoman Media Siber
  • Advertising
  • Karier
  • Hubungi Kami

  • ©2025 Katadata. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
    Kebijakan Privasi
    |
    Disclaimer

Berita RUU Penyiaran Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Icon kanal
RUU Penyiaran
  • Semua

  • Artikel

  • Foto

Ilustrasi media sosial
123rf

DPR Usul Larangan Punya Lebih dari Satu Akun Medsos, Diatur dalam RUU Penyiaran

Rencana penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten
ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc.

TikTok Tolak Platform Digital Diatur dalam RUU Penyiaran, Ungkap 3 Perbedaan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam diskusi Forum Pemred (FP) Talks di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (19/6
Istimewa

Pemerintah Minta Revisi UU Penyiaran Dipercepat, DPR Panggil YouTube dan Netflix

Konferensi pers Dewan Pers untuk merespons pembahasan RUU Penyiaran di Jakarta, Selasa (14/5). Foto: Amelia Yesidora

Dewan Pers Ajak Kolaborasi Sikapi Isu Kebebasan Pers di RUU Penyiaran

Netflix

Kominfo Tampung Usulan Izin Netflix hingga Spotify di RUU Penyiaran

Revisi UU Strategis di DPR

Kejar Tayang Kepentingan Di Balik Revisi Sejumlah Undang-Undang

Aksi Penolakan RUU Penyiaran di Jakarta Show

[Foto] Unjuk Rasa Menolak RUU Penyiaran

Aksi tolak revisi RUU Penyiaran di Bali

DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran Usai Tuai Kritik Publik

Nasional • 28 Mei 2024, 18.08
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI menunda pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Apa yang jadi pertimbangan DPR di balik penundaan pembahasan?
YouTube, Netflix, Disney+ Hotstar, Hulu

Aturan Baru YouTuber, TikToker hingga Netflix di RUU Penyiaran

Teknologi • 20 Mei 2024, 13.12
Berikut aturan tentang isi konten siaran YouTuber, TikToker, Selebgram, Netflix hingga Disney+ Hotstar di RUU Penyiaran.
Hari Kebebasan Pers Sedunia

Polemik Revisi UU Penyiaran: Ditolak Publik, Ditarget Tuntas September

Nasional • 17 Mei 2024, 14.10
Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah dibahas DPR menjadi sorotan masyarakat. Di sisi lain pembahasan terus berlanjut dan ditargetkan menjadi RUU Inisiatif DPR. Bagaimana dinamikanya?
Hari Kebebasan Pers Sedunia

Mahfud Nilai Revisi UU Penyiaran Sesat, Tagih RUU Perampasan Aset

Nasional • 15 Mei 2024, 13.39
Mahfud MD menyoroti revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu poin yang jadi perhatian Mahfud adalah larangan liputan investigasi. Apa alasannya?
Konferensi pers Dewan Pers untuk merespons pembahasan RUU Penyiaran di Jakarta, Selasa (14/5). Foto: Amelia Yesidora

Dewan Pers Tolak RUU Penyiaran Karena Mengancam Kebebasan Pers

Nasional • 14 Mei 2024, 22.11
Dewan Pers menolak RUU penyiaran karena mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Artikel terpopuler

  1. Danantara Buka Suara soal Rumor Kerja Sama dengan Sentul City (BKSL)

  2. Genggaman Erat Saham Belasan Lot Pemuja CDIA: Hold hingga Jadi Konglomerat

  3. Danantara Bakal Investasi di Proyek Chandra Asri, Nilainya Belum Disepakati

  4. Kronologi Bos MDI Ventures dan Eks CEO Startup TaniHub Ditangkap Kejaksaan

  5. Ada Crossing Saham Jumbo Emiten Prajogo BREN Rp 3,2 Triliun, Intip Transaksinya

Logo Katadata Trustworthy News
Katadata Apps on Apple Appstore Katadata Apps on Google Playstore
  • Berita
  • Nasional
  • Industri
  • Internasional
  • Energi
  • Finansial
  • Makro
  • Keuangan
  • Bursa
  • Korporasi
  • Digital
  • E-Commerce
  • Fintech
  • Startup
  • Gadget
  • Teknologi
  • Ekonopedia
  • Sejarah Ekonomi
  • Profil
  • Istilah Ekonomi
  • Ekonomi Hijau
  • Energi Baru
  • Ekonomi Sirkular
  • Investasi Hijau
  • Jurnalisme Data
  • Infografik
  • Analisis
  • Cek Data
  • In-Depth & Opini
  • Telaah
  • Opini
  • Wawancara
  • Laporan Khusus
  • Video
  • News
  • Wawancara
  • Katalogue
  • Foto
  • Podcast
  • Info
  • Indeks
  • Insight Center
  • Databoks
  • Event
  • KatadataOto

Langganan Newsletter

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
! Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silakan mengisi alamat email
Silakan mengisi alamat email dengan benar
Error recaptcha, silakan coba lagi
Silahkan mengisi captcha
Selamat, Registrasi Anda berhasil, silahkan cek Email Anda untuk Aktivasi

Ikuti Kami

  • Tentang Katadata
  • Advertising
  • Karier
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • Hubungi Kami
©2025 Katadata. Hak cipta dilindungi Undang-undang.