Berita Ormas Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemendagri akan mencabut status terdaftar dari ormas yang terlibat dalam premanisme, menyebabkan mereka kehilangan akses ke fasilitas pemerintah seperti dana hibah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang membuat onar di wilayahnya. Bima menyatakan kepala daerah memiliki wewenang

Kemenperin mengkonfirmasi bahwa gangguan ormas pada proyek pembangunan pabrik BYD di Subang telah teratasi, mengantispasi keamanan investasi di masa depan.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong premanisme berkedok ormas untuk ditumpas karena dinilai mengganggu investasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan revisi UU Ormas sebagai tanggapan terhadap penyimpangan oleh beberapa ormas, termasuk transparansi keuangan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan keaman

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berencana berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk atasi gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang.

API menilai mendukung industrialisasi tekstil dapat menyelesaikan masalah premanisme dengan menciptakan lapangan kerja untuk 3,7 juta orang, mereduksi pengangguran berpendidikan SMA/SMK.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tindakan tegas TNI-Polri dalam menangani pungli oleh ormas di kawasan industri, memastikan optimalisasi operasional dan perlindungan investor.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu dan Kapolresta Bandara Soetta bekerja sama menangani pemerasan THR ilegal oleh oknum ormas yang mengancam dunia usaha.

Bahlil menyebut Partai Golkar menjanjikan membangun satu gedung asrama untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya.

Polri mengimbau pengusaha dan investor melapor jika ada pemerasan, intimidasi, atau gangguan dari preman berkedok ormas.

Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.

Bahlil Lahadalia mengatakan UU Minerba memberikan kesempatan yang lebih luas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan.

Menteri Bahlil mengatakan ormas keagamaan sekarang dapat mengelola WIUP tambang batubara di luar lahan bekas PKP2B, berdasar revisi UU Minerba.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin pemberian izin usaha pertambangan dikuasakan kepada UKM lokal, bukan yang berbasis di Jakarta, guna mendukung pemerataan ekonomi.