MINERBA: Berita Minerba Terkini - Data Minerba Hari ini

Dalam Permen ESDM 7/2020 pasal 111 disebutkan Menteri ESDM bisa menetapkan ketentuan bagi kelanjutan operasi perusahaan tambang pemegang KK atau PKP2B.

Kementerian ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba hingga awal Maret hanya Rp 5,86 triliun atau 13,2% dari target tahun ini.

Kementerian ESDM juga menargetkan produksi olahan nikel pada 2020 naik 13,27% karena banyak smelter yang sudah dibangun.

Kementerian ESDM menyebut dampak virus corona dalam jangka panjang bisa berpengaruh pada harga, investasi hingga penerimaan negara dari sektor minerba.

Kementerian ESDM dan DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Minerba mulai pekan depan.

Revisi UU ditargetkan rampung Agustus 2020 karena satu kontrak akan habis pada 1 November 2020 milik PT Arutmin Indonesia.

Revisi UU Minerba membuat Kementerian ESDM tak memiliki kepastian hukum untuk memperpanjang kontrak pertambangan.

Merdeka Copper dalam tahap pembuatan terowongan galian untuk bisa memproduksi temuan cadangan di area tambang Tujuh Bukit, Banyuwangi.

Merdeka Copper menggunakan capex untuk eksplorasi dan pengembangan tambang di Tujuh Bukit dan Pulau Wetar

Jika tak gunakan aplikasi Kementerian ESDM, perusahaan pertambangan minerba terancam tak beroperasi.

Kementerian ESDM dan DPR sepakat membentuk panitia kerja (panja) RUU Minerba

Kementerian ESDM mengevaluasi pembangunan smelter dan mengkaji kebijakan ekspor nikel ke depannya.

Larangan ekspor bijih nikel merupakan amanat Undang-Undang Minerba. Pelaksanaanya molor lebih dari lima tahun.

Fraksi Gerindra menyatakan ada upaya-upaya yang ingin memaksakan RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang dalam periode DPR saat ini.

Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan masyarakat sipil, mahasiswa, dan korban eksploitasi SDA. RUU Minerba pun dituding berpihak pada pengusaha tambang.