Menteri Bahlil mengamini pembuatan aturan baru untuk mendisiplinkan pengawasan terhadap LPG subsidi, melibatkan kerjasama antara pemerintah dan Pertamina Patra Niaga untuk menghindari penyelewengan.
Polri mengungkap kasus penyuntikan gas LPG subsidi ke tabung nonsubsidi yang dilakukan di Bogor, Bekasi, dan Tegal, menetapkan lima orang sebagai tersangka dengan total keuntungan Rp10,18 miliar.
Februari 2025, Kementerian ESDM dihebohkan oleh kasus korupsi impor minyak dan kontroversi distribusi LPG 3 kg, yang mengakibatkan penonaktifan Dirjen Migas dan revisi kebijakan distribusi elpiji.
Presiden Prabowo menjadi sorotan karena menganulir dua regulasi untuk melihat reaksi publik, metode yang mendapat kritik karena dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto mencabut larangan pengecer menjual gas elpiji 3kg dan mengajustasi kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah, setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik.
Menko Polkam Budi Gunawan akan memantau ketat peredaran elpiji atau LPG 3 kg di tingkat pusat dan pengecer supaya tidak ada penimbunan. Masyarakat diminta melapor.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pembelian LPG bersubsidi menjadi sedikit lebih sulit lantaran masyarakat harus dilakukan di pangkalan Pertamina.