Berita KPPU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

KPPU menyebut penggabungan platform TikTok Shop dan Tokopedia berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perusahaan pun diminta memenuhi empat syarat.

Hasil penilaian menyeluruh KPPU atas akuisisi saham Tokopedia oleh TikTok menunjukkan transaksi berpotensi menciptakan praktik monopoli.

Sebagai langkah preventif, KPPU mulai melakukan penelitian mandiri untuk mengidentifikasi potensi dampak penggabungan GoTo Gojek Tokopedia dan Grab.

KPPU menduga 97 startup pinjaman daring melakukan kartel bunga pinjol. OJK, yang mengatur besaran bunga, memberikan tanggapan terkait dugaan ini.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah menyidik dugaan kartel dalam penentuan bunga pinjaman yang dilakukan perusahaan pinjol.

Ekonom menilai pengemudi taksi online dan ojol, serta konsumen dalam jangka panjang bisa dirugikan jika GoTo Gojek Tokopedia dan Grab bersatu.

Asosiasi startup pinjaman daring merespons KPPU yang menemukaan dugaan kartel bunga pinjol yang dilakukan olej 97 anggota.

KPPU segera menyidangkan dugaan pelanggaran kartel bunga pinjol.

KPPU menyebut Google Play Billing monopoli. Bagaimana Asosiasi Game Indonesia alias AGI mengenai developer yang diminta menggunakan sistem pembayaran di toko aplikasi Google Play Store?

Hasil survei KPPU menunjukkan, cabai rawit dan bawang putih mengalami kenaikan yang signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia menjelang Lebaran, Namun, kenaikan harga masih wajar.

KPPU meningkatkan status penanganan dugaan kartel bunga pinjol, yang kini bernama pinjaman daring alias pindar, dari tahap penyelidikan ke pemberkasan.

Google resmi mengajukan banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan perusahaan tersebut melakukan praktik monopoli dalam sistem pembayaran Google Play Store.

Grab dan GoTo Gojek Tokopedia kembali mengkaji merger dan menargetkan kesepakatan selesai tahun ini. Berikut respons KPPU.

KPPU mendenda Google Rp 202,5 miliar atas pelanggaran monopoli di Google Play Store, namun Sukamta dari DPR RI menilai jumlah tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan denda yang Google terima.

Google didenda KPPU Rp 202,5 miliar. Alasannya, kebijakan sistem penagihan Google Play Billing dianggap melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia.