KEMENTERIAN: Berita Terkini Kementerian - Kabar Terbaru Hari ini

Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perubahan dari sertifikat tanah lama ke elektronik tidak otomatis, dimana sertifikat analog masih tetap berlaku.

Untuk mudik lebaran 2025, ada total 132,77 km jalan tol baru di Indonesia, termasuk empat ruas tol baru yang beroperasi gratis, menyusul kebijakan diskon tarif untuk kelancaran perjalanan.

Lembaga Administrasi Negara menerbitkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara di instansi mereka untuk mengomentari kebijakan efisiensi negara.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, APBN 2025 akan fokus pada efisiensi, termasuk pemangkasan signifikan dalam anggaran kementerian PU yang berdampak pada pelaksanaan berbagai proyek besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memerintahkan kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. Perintah itu tertuang dalam surat bernomor S-37/MK.02/2025

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun untuk meningkatkan efisiensi dan dialihkan ke program prioritas, tanpa menaikkan PPN menjadi 12%.

Presiden Prabowo Subianto mendesak penghematan besar dalam APBN 2025, menginstruksikan seluruh menteri dan kepala daerah untuk membatasi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar unjuk rasa .

“Untuk 2025, masing-masing kementerian dan lembaga ada tambahan anggaran,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan membahas soal permintaan tambahan anggaran dari kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih.

Kemenkeu telah meluncurkan PMK No. 90/2024 yang memandu pengelolaan aset dan anggaran bagi kementerian/lembaga seiring transisi Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto mengimbau para menteri dan pejabat untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri dan meminta agar fokus pada penyelesaian masalah dalam negeri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyerukan pembuatan sistem peringatan dini di setiap daerah untuk mengurangi dampak PHK, seiring dengan peningkatan signifikan kasus PHK di Indonesia.

Menko Airlangga mengadakan pertemuan dengan beberapa kementerian untuk membahas restrukturisasi dan anggaran 2025, guna mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Rencana implementasi iuran Tapera pada 2027 masih menanti arahan dari Menteri Perumahan, sesuai pembicaraan dengan Komisioner BP Tapera tentang berbagai pertimbangan ekonomi dan kapasita