Berita Fiskal Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah mempertimbangkan asuransi untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, yang berpotensi menambah beban fiskal dan menggeser anggaran pendapatan negara.

Kebijakan larangan ekspor bauksit dan penetapan HPM di Indonesia merupakan bagian dari strategi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah industri mineral sesuai UU Minerba.

Kekhawatiran mengenai arah kebijakan fiskal di bawah Presiden Prabowo dan stabilitas ekonomi Indonesia mendorong orang kaya mengalihkan dana ke luar negeri, memilih emas, properti, dan USDT.

Fitch Ratings dan Moody's memberikan peringatan terkait risiko dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara.

Kenaikan risiko fiskal dinilai membuat banyak pelaku pasar dan investor memutuskan untuk beralih ke investasi lain, yakni aset yang lebih aman dan memberikan kepastian imbal hasil.

Hippindo mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan relaksasi pajak kepada peritel yang terdampak banjir, di tengah persiapan Ramadan dan Idul Fitri 2025.

BI siap memborong SBN perumahan dalam upaya mendukung program pembangunan tiga juta rumah, meskipun terdapat kekhawatiran mengenai risiko fiskal dan independensi BI.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun untuk meningkatkan efisiensi dan dialihkan ke program prioritas, tanpa menaikkan PPN menjadi 12%.

Utang Indonesia saat ini mencapai Rp 8.680 triliun di bawah kepemimpinan Prabowo, dengan Debt Service Ratio (DSR) yang diperkirakan mencapai 45%, menandakan kondisi fiskal yang berisiko tinggi.

Bank Indonesia memutuskan memotong suku bunga acuan ke 5,75% awal 2025 untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, meskipun terdapat potensi dampak pada daya tarik investasi dan rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani luncurkan PMK 124/2024 untuk reorganisasi Kemenkeu, yang mencakup pembentukan dua direktorat baru, yakni Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Stabilitas.

Kritik terhadap rencana penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2025 menyoroti kelas menengah yang belum tepat di tengah upaya pemulihan daya beli kelas menengah.

Bea Cukai menjelaskan bahwa pembatalan pemberlakuan cukai plastik pada 2025 bertujuan untuk mengendalikan konsumsi plastik, bukan mengejar pendapatan negara.

Indonesia menghadapi stagnasi ekonomi pada 2025 dengan penurunan penerimaan pajak dan berbagai kebijakan fiskal di tengah perlambatan global dan domestik selama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN 2024 sebesar Rp 507,8 triliun, menunjukkan penurunan dari proyeksi awal dan dari APBN tahun sebelumnya di tengah tantangan global.