Demonstrasi: Berita Demo Hari Ini - Demo Terkini Indonesia

Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI berdemonstrasi di depan kantor Kemnaker pada Selasa (13/3) yang menuntut setop pemutusan hubungan kerja (PHK) dan selamatkan industri Indonesia.

Kericuhan terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)Bahadopi, Morowali, Sulawesi Tengah pada Ahad (2/3)

Ribuan driver ojol melakukan demo di Istana Merdeka, menuntut sanksi keras dan revisi biaya potongan oleh aplikator yang menurut mereka telah melanggar regulasi tarif.

Demonstrasi 'Indonesia Gelap' kembali terjadi di Monas, dengan peserta yang melebar menuntut Prabowo Subianto atas 28 isu politik nasional yang mendesak.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi 'Indonesia Gelap'. Menuntut sejumlah hal, termasuk kajian ulang Instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran.

Mahasiswa melalui BEM SI memutuskan akan menggelar aksi lanjutan jika pemerintah tidak segera memberikan konfirmasi dan diskusi terkait tuntutan yang mereka ajukan dalam 2x24 jam.

Pengemudi ojol berunjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh aplikator dan menolak hubungan kemitraan.

Mendikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, bungkam usai rapat dengan Komisi X DPR RI.

Ratusan orang berkumpul di Jakarta menolak rencana kenaikan PPN menjadi 12% yang direncanakan mulai Januari 2025

Ratusan orang, termasuk Generasi Z dan komunitas populer, beraksi di Jakarta pusat menolak kenaikan PPN menjadi 12%

Ada perbedaan karakteristik dari pengguna Tiktok dan Twitter/X sebagai salah satu faktor penting dari sisi pemilih pada Pilkada 2024.

Komnas HAM mengatakan polisi diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mal.

Demonstrasi kawal putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan mahasiswa di Semarang diwarnasi kericuhan pada Senin malam (26/8).

Di Jakarta, demonstrasi menolak revisi UU Pilkada digelar di gedung DPR, MK, dan KPU. Unjuk rasa juga terjadi di beberapa daerah, mulai di Bandung, Palangka Raya, Surabaya, Semarang, hingga Medan.

Rapat paripurna DPR mengenai revisi UU Pilkada dibatalkan setelah adanya demonstrasi besar dan penolakan publik. Dengan itu, syarat pencalonan tetap mengacu putusan MK