Hindari Polemik, Jokowi Minta Menteri Hati-hati Paparkan Kebijakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dapat menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah secara tepat kepada masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman di kalangan masyarakat sehingga memicu gejolak atau demonstrasi berujung anarkistis.
Karenanya, presiden meminta agar para menteri bisa berkomunikasi dengan intensif kepada seluruh pihak atas langkah-langkah yang diambil pemerintah. "Kita harus selalu waspada sejak awal," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
Jokowi lantas menyinggung mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, banyak masyarakat beranggapan pemerintah tengah membebani rakyat, apabila kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak disampaikan secara jelas.
(Baca: Jokowi Beri Hak Veto ke Menko, Mahfud: Fungsinya untuk Pengendalian)
Padahal, menurutnya pemerintah sendiri telah mengalokasikan subsidi sebesar Rp 41 triliun untuk 96 juta masyarakat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2019. Pemerintah juga berjanji akan menambah alokasi anggaran tersebut menjadi Rp 48,8 triliun pada tahun depan.
"Jangan sampai kesannya kita ini sudah subsidi dari APBN besa, tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati dipikir kita ini memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin," katanya.
(Baca: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Diprediksi Surplus Rp 17,3 T Tahun Depan)
Selain itu, mantan Gubernur DKI ini pun meminta agar para menteri berhati-hati menyampaikan rencana RUU Ketenagakerjaan dan RUU kontroversial lainnya. Menurut Jokowi, jika hal tersebut tak dikelola dengan hati-hati, maka akan memicu masalah politik yang berkepanjangan.
"Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga kan tak mengerti substansi pasalnya di mana," kata Jokowi.
