BPJS Ketenagakerjaan - PCARE - EDABU - BPJS Kesehatan

Dana yang akan digunakan untuk pembayaran rumah sakit dan merawat pasien bukan bersumber dari BPJS Kesehatan, melainkan dari dana tambahan baru.

Sri Mulyani menyebut pemerintah akan menyusun peraturan presiden yang antara lain mengatur BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya pasien Covid-19

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan masih mengevaluasi besaran dana yang akan dialokasikan untuk membeli saham.

Keputusan Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran peserta dapat menambah beban keuangan BPJS Kesehatan.

Relaksasi yang tengah dikaji pemerintah untuk menangkal dampak virus corona yakni pembebasan atau penundaan sejumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan disebut dapat mengancam keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

Fachmi juga memastikan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat tetap berlangsung dengan optimal.

Sri Mulyani menyebut keputusan MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan memiliki konsekuensi besar pada program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pengamat menilai pemerintah tidak memperhitungkan daya beli masyarakat saat menentukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah telah memberikan dana Rp 13,5 triliun kepada BPJS Kesehatan untuk membayarkan kenaikan iuran peserta PBI dan pegawai pemerintah pada tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibuat untuk menutup defisit keuangan lembaga tersebut.

Iuran BPJS tetap bertahan di tarif sebelumnya yakni Rp 80 ribu bagi kelas I, Rp 55 ribu bagi kelas III, dan Rp 25.500 bagi pasien kelas III.

Menaker mengatakan BPJS Ketenagakerjaan tak naik meski dalam Omnibus Law ada tambahan jaminan kerja berupa pesangon bagi buruh yang kehilangan pekerjaan.

Pemerintah telah menganggarkan Rp 48 triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional pada 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan pemerintah secara matang dan telah mempertimbangkan segala aspek.