Berita Upah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pengumuman kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diprediksi akan meningkatkan kinerja emiten di sektor konsumer, termasuk emiten seperti ICBP, dan MYOR.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta pengusaha untuk menerima keputusan pemerintah terkait kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%.

Yassierli juga bakal merampungkan aturan teknis soal kenaikan rata-rata UMP 2025 sebesar 6,5% paling lambat pada Rabu, 4 Desember

Kenaikan upah menjadi prioritas kebijakan pemerintah Jepang saat ini.

Pemerintah akan menerbitkan aturan formula perhitungan UMP 2025 pada pekan ini, setelah mendapatkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembicaraan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah soal upah minimum masih alot. Namun Menaker menargetkan aturan UMP bisa terbit akhir bulan ini

Rencana pemerintah menggelar tax amnesty jilid III menuai kritik karena memberi keringanan pada orang kaya, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah terbebani tarif PPN 12%.

Riset terbaru Celios menunjukkan kenaikan UMP 10% pada 2025 penting untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5%, meningkatkan konsumsi, dan mempengaruhi PDB secara signifikan.

Pada 2025, UMP Jakarta diperkirakan akan naik, meskipun besaran kenaikan masih akan diputuskan. Kenaikan diikuti oleh indeks alpha yang lebih tinggi daripada tahun lalu.

Wakil Presiden KSPI Kahar S Cahyono mengatakan variabel formula upah minimum yang digunakan belum berubah, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa.

Menkopolkam meminta kepala daerah berhati-hati menetapkan UMP. Ia tak ingin kebijakan ini hanya menarik simpati masyarakat tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi baru mengenai UMP yang menyesuaikan kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung, menyusul uji materi dari Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja.

Airlangga mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mempersiapkan regulasi ketenagakerjaan baru.

"Berdasarkan hal tersebut, Pasal 92 dan Pasal 81 Angka 33 UU Cipta Kerja tidak memberikan jaminan hak pekerja atas penghidupan layak," kata Hakim Konstitusi Guntur Hamzah

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut angka alfa yang diajukan pihak buruh melalui Dewan Pengupahan Nasional atau Depenas adalah 1,0 sampai 1,2, bukan 0,3-1,0.