SKK MIGAS: BeritaTerkini Satuan Kerja Khusus - Migas Terbaru Hari ini

Pemerintah menargetkan sejumlah proyek migas mulai berproduksi pada 2026.

SKK Migas mengidentifikasi 10 dari 52 rencana pengembangan migas yang mangkrak, dengan nilai investasi US$ 1,8 miliar, dan sekarang fokus untuk mengaktifkannya kembali.

Pemerintah berencana memutuskan operator pengganti Zarubezhneft untuk Blok Tuna pada bulan ini, dengan harapan mengatasi penundaan di sektor migas yang terkendala faktor geopolitik dan sanksi.

SKK Migas melaporkan peningkatan minat dari 25 perusahaan termasuk Chevron dan TotalEnergies untuk mengelola dan menjalankan eksplorasi di blok migas di Indonesia.

TotalEnergies, melalui Total E&P Indonesie, mengevaluasi peluang akuisisi 25% saham di blok migas Bobara, Papua Barat, mendukung upaya SKK Migas memperkuat iklim investasi Indonesia.

SKK Migas sedang mengkalkulasi total kebutuhan LNG untuk PGN dan PLN sampai 2025, dengan pasokan untuk semester pertama sudah terpenuhi.

Sejak 2023 PT Patra Drilling Contractor (PDC) telah menjalankan bisnis fabrikasi dan produksi berbahan besi baja.

SKK Migas menyatakan tidak ada kebutuhan impor LNG saat ini karena pasokan April dan Mei sudah cukup dari sumber domestik.

SKK Migas mengebor 39 sumur eksplorasi selama tahun lalu dan menghasilkan temuan sekitar 2,904 juta barel setara minyak atau mmboe.

Kejagung memeriksa Kepala SKK Migas Djoko Siswanto terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023.

Menteri Bahlil melantik 3 pejabat SKK Migas untuk mempercepat akselerasi dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.

SKK Migas memberikan surat peringatan 1 kepada INPEX yang meminta agar perusahaan memulai produksi gas di Lapangan Abadi Masela.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Djoko Siswanto mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Peringatan 1 kepada Inpex Masela Ltd.

One door policy SKK Migas wajib tetap dilaksanakan dalam usaha hulu migas. Bila level Menteri Koordinator dirasa tidak cukup, tidak ada pilihan, Presiden perlu turun tangan.

Penandangtanganan kontrak dilakukan oleh SKK Migas dan konsorsium kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), terdiri dari Harbour Energy Central Andaman Ltd dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.