Revisi UU KPK: Berita UU Komisi Pemberantasan Korupsi

MK dinilai inkonsisten dalam menangani uji materi UU KPK yang baru.

Mahfud MD beralasan KPK merupakan lembaga eksekutif yang dianggap ikut dalam proses pembuatan undang-undang. Gugatan pun harus diajukan secara pribadi.

Terdapat beberapa alasan hukum pengajuan uji materi atas revisi UU KPK

Tokoh yang hadir adalah Betti Alisjahbana, Erry Riyana Hardjapamekas, Toeti Heraty Rooseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, serta Bivitri Susanti.

Presiden Jokowi tengah menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK.

Presiden Joko Widodo belum berencana menerbitkan Perppu KPK, dengan alasan menghargai proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Jokowi batal mengeluarkan Perppu revisi UU KPK. Dewan Pengawas akan segera dibentuk dan dilantik bersamaan dengan para komisioner KPK.

UU KPK hasil revisi dinilai bisa membuat Presiden mengendalikan arah KPK.

Salah satu syarat pengeluaran Perppu ialah apabila ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Masa Orde Baru memiliki cerita korupsi luar biasa yang dijalankan sistem negara.

Jokowi menyatakan tidak etis jika menerbitkan Perppu KPK saat uji materi di MK masih berlangsung.

Di hadapan sejumlah tokoh pada 26 September 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK.

Dalam versi terbaru UU KPK, ada tahapan berlapis untuk melakukan penyadapan yang jadi langkah awal OTT.

KPK ungkap perkara korupsi dari Sumatera Utara, Kalimantan dan pengembangan terbaru kasus yang menyeret mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

Pihak istana menyatakan Jokowi belum akan menerbitkan Perppu KPK karena masih ingin mendengarkan masukan banyak pihak terkait.