PERPPU KPK: Presiden Jokowi Terbitkan PERPPU KPK ?

Salah satu syarat pengeluaran Perppu ialah apabila ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Di hadapan sejumlah tokoh pada 26 September 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK.

Korupsi akan mengganggu kemudahan investasi, memperburuk ketimpangan pendapatan, melemahkan kapasitas fiskal, dan menciptakan instabilitas makro.

Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai berlaku pada Kamis (17/10) besok.

Pihak istana menyatakan Jokowi belum akan menerbitkan Perppu KPK karena masih ingin mendengarkan masukan banyak pihak terkait.

Derasnya tuntutan publik memenuhi syarat kegentingan untuk mengeluarkan Perppu.

ICW sebut jika Perppu tak keluar, Jokowi akan dinilai ingkar terhadap Nawacita serta investasi akan terhambat.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, dunia ekonomi bisnis harus terlepas dari persoalan politik.

Legislative review atau pengkajian kembali atas perundangan yang dikeluarkan bisa dilakukan dengan kesepakatan dewan dan pemerintah.

Presiden hanya bisa dimakzulkan jika melakukan pelanggaran hukum seperti berkhianat terhadap negara, tindak kriminal, atau melakukan perbuatan tercela.

Kepala Pusat Penelitian LIPI Syamsudin Haris menilai Jokowi tak perlu khawatir dengan ancaman pemakzulan.

Persentase kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi di tengah kontroversi UU KPK.

Saat ini tidak ada situasi genting dan kekosongan peraturan yang bisa dijadikan alasan bagi Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

Para presiden sebelum Joko Widodo pun sering menerbitkan Perppu.

Para tokoh senior menjelaskan, Perppu merupakan hak konstitusional presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.