Berita Miskin Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Bank Dunia melakukan perubahan pada perhitungan garis kemiskinan, menghasilkan lonjakan jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 194,67 juta pada tahun 2024, menurut data terbaru.

Bank Dunia mengklasifikasikan penduduk miskin di negara berpendapatan menengah atas dengan ambang batas pengeluaran US$ 6,85 paritas daya beli, setara Rp 32 ribu/hari atau Rp 960 ribu/bulan.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk menghapus penduduk miskin ekstrem dengan menyasar 3,1 juta orang melalui bantuan bertahap yang terstruktur.

Pakar ekonomi Wijayanto Samirin menyoroti ketidaksesuaian data statistik ekonomi Indonesia, mencakup aspek kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan biaya logistik, menimbang efeknya pada kebijakan.

Menurut BPS, Indonesia mencatat penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 24,06 juta pada September 2024, mencerminkan berlanjutnya tren positif penurunan kemiskinan sejak pandemi.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa program makan bergizi gratis meningkatkan aktivitas ekonomi di desa, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui distribusi bansos beras 10 kg selama enam bulan untuk 16 juta penerima pada tahun 2025, sebuah langkah strategis dalam pengurangan kemiskinan dan stabilitas harga.

Pemerintah resmi meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% mulai Januari 2025, berdampak pada berbagai kelompok masyarakat, namun barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan komitmen penyaluran bansos yang tepat waktu pada 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekonomi.

Pemerintah semula membagikan 10 kilogram beras untuk 22 juta penerima bantuan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengumumkan bahwa program Bansos beras 10 kg akan berlanjut hingga 2025 atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, meskipun jumlah penerima akan dikurangi.

Pemerintah berencana menghentikan subsidi Pertalite untuk pengemudi ojol. Namun kebijakan ini dianggap tidak praktis dan tidak adil, mengingat kondisi ekonomi mereka yang rentan.

Menurut LPEM FEB UI, target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 terganjal beberapa hambatan, dibuktikan lewat data pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosio ekonomi saat ini.

Deflasi lima bulan beruntun berpotensi menggerus daya beli masyarakat, perkembangan industri, manufaktur hingga pelaku usaha. Jika ini terus berlanjut, maka ekonomi nasional bakal melambat.

Merujuk data Bank Dunia, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia turun selama era pemerintahan Presiden Jokowi.