Berita Medsos Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Komdigi memperketat regulasi moderasi konten di platform media sosial dengan ancaman sanksi mulai dari denda hingga pemblokiran efektif 1 Februari 2025

DPR mendukung rencana Komdigi untuk mengeluarkan aturan internet ramah anak, yang akan mengatur dan membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak

Berikut lima negara yang membatasi warga bermain media sosial. Ada yang melarang total anak-anak bermain medsos.

Menurut laporan Data Reportal, pada Oktober 2024 Indonesia memiliki rata-rata durasi penggunaan medsos terlama ke-9 di dunia.

Menurut survei APJII, pada awal 2024 mayoritas generasi Z Indonesia sering mengakses media sosial Instagram, sedangkan mayoritas milenial sering mengakses Facebook.

Netizen Indonesia gampang tersulut menyebarkan informasi yang belum jelas pangkal soalnya.

Merekam orang lain dan kemudian menyebarnya di media sosial dengan alasan tidak jelas bisa tergolong perbuatan melawan hukum dan dijerat pidana. Bagaimana aturannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menitipkan pesan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Askolani ditengah banyaknya kasus viral terkait insititusi tersebut di media sosial yang memunculkan kritik masyaraka

Sebuah video yang berisi konten tentang Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara. Asri Damuna viral di masyarakat. Bagaimana respon Kemenhub?

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjabarkan fakta-fakta yang dialami oleh BRI terkait beredarnya video-video uang hilang yang beredar di masyarakat.

Friendster yang hadir sebelum Facebook, hampir dibeli oleh Google. Media sosial atau medsos ini pernah dibeli perusahaan Malaysia sebelum tutup.

DJKN Kemenkeu mengakui bahwa mereka kesulitan memberantas lelang liar. Salah satu sebabnya, karena aktivitas lelang ini dilakukan di media sosial.

KemenKopUKM Peringatkan TikTok Agar Tak Gabungkan Medsos & E-Commerce. Karena itu melanggar aturan dari pemerintah.

Presiden Jokowi memberikan arahan khusus kepada otoritas perdagangan dalam negeri untuk memisahkan fungsi media sosial dan social commerce. Bagaimana aturannya?