Berita BPJS Ketenagakerjaan Terkini - Kabar Tenaga Kerja Hari ini

Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dipicu oleh uji materi UU Cipta Kerja, ditargetkan selesai pada tahun ini dengan dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR.

Airlangga mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mempersiapkan regulasi ketenagakerjaan baru.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Tujuan pemerintah saat ini adalah mencegah PHK karyawan Sritex. Untuk urusan hukum, Menaker Yassierli mengatakan, pemerintah tidak akan ikut campur.

Menurut data International Labour Organization (ILO), produktivitas tenaga kerja Indonesia cukup tinggi di skala Asia Tenggara, tapi tergolong rendah secara global.

Menurut data IMF, tingkat pengangguran Indonesia cenderung menurun dalam dua dekade terakhir sejak era Presiden SBY sampai Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi resmi sahkan peraturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan bagi ibu yang bekerja.

Gen Z disebut sulit mencari pekerjaan dan paling banyak menganggur. Apakah benar dan apa yang sebenarnya terjadi?

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal tertentu. Di Indonesia, PHK mendapat perhatian serius, dengan adanya klausul PHK dalam UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja.

Penguatan rupiah pada hari ini akan terjadi secara terbatas dan masih diwaspadai oleh para pelaku pasar.

Menurut data BPS, pada 2023 ada hampir 9,9 juta anak muda tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024 rata-rata gaji karyawan atau upah buruh Indonesia mencapai Rp3,04 juta per bulan.

Pihak Malaysia mengungkapkan membutuhkan waktu untuk mengintegrasikan sistem penempatan pekerja migran Indonesia ke dalam sistem internalnya.

Menaker Ida Fauziah telah merilis aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Pemberian tunjangan hari raya tak hanya untuk pekerja tetap, melainkan juga untuk pekerja berstatus kontrak.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja tidak wajib masuk saat hari libur resmi, termasuk saat Pemilu 2024. Pengecualian diberikan pada usaha tertentu, namun perusahaan wajib memberi upah lembur.