Isu-isu Konflik di Muslim Summit dan Kecaman Anggota OKI
Mahathir menepis kecaman Arab Saudi yang menyebut Muslim Summit di Kuala Lumpur sebagai upaya untuk membentuk blok baru di luar OKI.
17 Mei 2025
HAM: Berita Hak Asasi Manusia Terkini - KOMNAS HAM
Foto: Ada Munir, Wiji Thukul, hingga Marsinah di Hari HAM Sedunia
Dalam peringatan hari HAM Sedunia, para pengunjuk rasa menuntut pemerintah membongkar dan menyelesaikan kasus-kasus berat pelanggaran hak asasi manusia.
Mahfud MD Akui Sulit Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Pemerintah kesulitan mencari saksi-saksi yang masih hidup untuk memberikan keterangan terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Bentuk KKR Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Minta Saran Ahli dari AS
Profesor dari AS akan memberi masukan apakah pembentukan KKR tepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu
Mahfud MD Klaim Pemerintahan Jokowi Tak Pernah Langgar HAM
Padahal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 16 LBH Indonesia menyatakan ada 78 kasus mayor pelanggaran HAM hingga Oktober 2019.
Museum Munir akan Dibangun, Tapi Misteri Kematiannya Belum Terungkap
Museum Munir akan dibangun di Kota Batu, Jawa Timur. Sampai sekarang belum jelas siapa otak pelaku pembunuhan aktivis HAM itu.
Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Anti-Orang Hilang
Ratifikasi konvensi dinilai bisa membuktikan pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi dalam mendorong dan menegakkan HAM.
Bentuk KKR, Mahfud MD Bakal Undang Keluarga Korban Pelanggaran HAM
Pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang terkait pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.
Ombudsman Minta Setneg Kooperatif Usut Hilangnya Berkas TPF Munir
Ombudsman juga akan mencari berkasi TPF Munir ke institusi lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, hingga Kejaksaan Agung
Dokumen TPF Munir Hilang, Suciwati Laporkan Setneg ke Ombudsman
Laporan Suciwati akan dibawa ke sidang pleno Ombudsman untuk memutuskan langkah selanjutnya.
Mahfud Sebut Pemerintah Bakal Prioritaskan Penyelesaian Kasus HAM
Mahfud meminta tak perlu lagi ada agenda tertentu yang menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Ini Alasan Prabowo Dahulu Dilarang Masuk AS
Selain Prabowo, Wiranto dan Gatot Nurmantyo juga pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat (AS).
Moeldoko: Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu Terkendala Bukti
Penyelesaian secara hukum terkendala bukti dan saksi yang hilang. Di sisi lain, pendekatan non-yudisial menuai pro kontra.
RI Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode Kelima
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB mewakili kawasan Asia Pasifik.
AS Tambahkan 28 Entitas Tiongkok dalam Daftar Hitam Karena Langgar HAM
Di antara 28 entitas yang masuk daftar hitam, terdapat perusahaan-perusahaan teknologi.
