AS Tambahkan 28 Entitas Tiongkok dalam Daftar Hitam Karena Langgar HAM
Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan telah menambahkan 28 entitas Tiongkok dalam daftar hitam. Penyebabnya, entitas-entitas tersebut dinilai turut berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan masuk dalam daftar hitam maka entitas-entitas tersebut tak bisa membeli produk dari Amerika.
New York Times memberitakan, berdasarkan dokumen Departemen Perdagangan AS, entitas-entitas tersebut terlibat dalam kampanye yang melanggar HAM, yang dilakukan pemerintah Tiongkok dengan target kaum uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya di wilayah otonomi Xinjiang.
“Entitas-entitas ini terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam implementasi kampanye represi oleh Tiongkok, penahanan massal, dan pengawasan melalui teknologi tinggi,” demikian tertulis dalam dokumen tersebut.
(Baca: Uighur Jadi Target Peretasan, Manfaatkan Kelemahan Iphone)
Di antara 28 entitas yang masuk daftar hitam, terdapat beberapa perusahaan teknologi, termasuk perusahaan teknologi besar seperti Hikvision dan Dahua Technology. Keduanya merupakan pembuat produk pengawasan video. Kemudian, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang artificial intelligence, voice recognition, data. Selain itu, biro keamanan lokal yang telah membantu kepolisian Xinjiang.
Keputusan pemerintah AS tersebut diambil hanya berselang beberapa hari sebelum negosiasi dagang tingkat tinggi Tiongkok dan AS digelar di Washington. Meski begitu, Juru Bicara Departemen Perdagangan AS menyatakan bahwa langkah tersebut tidak terkait dengan pembicaraan dagang.
“Pemerintah AS dan Departemen Perdagangan AS tidak bisa dan tidak akan bertoleransi terhadap tindakan brutal terhadap etnis minoritas di Tiongkok,” kata Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, seperti dikutip New York Times.
(Baca: Laba Huawei Naik Meski Kena Sanksi AS, Samsung dan Apple Justru Turun)
Dalam pernyataan resminya, Hikvision menentang keputusan pemerintah AS dan menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah. Menurut Hikvision, hukuman dari AS tersebut akan “melukai bisnis dari mitra Hikvision di AS dan berdampak negatif terhadap ekonomi AS.”
Adapun Tiongkok memang tengah menghadapi kecaman dari kelompok-kelompok yang fokus pada isu hak asasi manusia. Ini seiring penahanan terhadap satu juta etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dalam kamp-kamp di Xianjiang.
Tiongkok telah membangun sistem pengawasan yang canggih yang digambarkan sebagai upaya untuk melawan ekstrimis Islam di antara kaum Uighur yang adalah kelompok etnis paling besar di Xinjiang. Tapi, banyak kaum uighur dan pihak lainnya menyatakan pemerintah Tiongkok mencoba untuk menekan budaya dan agama kaum Uighur.
