GULA: Berita Ekspor Impor dan Harga Gula Terkini

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta terkait kasus korupsi izin impor gula 2015-2016

Tom Lembong, Mantan Menteri Perdagangan, didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 578,1 miliar dalam kasus korupsi impor gula, meskipun tidak tercatat menerima keuntungan langsung

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong membantah dakwaan kerugian negara dalam kasus impor gula, menekankan audit BPK yang tidak menunjukkan kerugian finansial negara.

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong didakwa memperkaya individu dan perusahaan dengan keuntungan Rp 515,4 miliar dari impor gula. Namanya tak masuk daftar penerima

Menteri Zulkifli Hasan mengumumkan kebijakan impor gula sebagai arahan Presiden Prabowo untuk menstabilkan harga dan pasokan menjelang ramadan dan lebaran.

Pemerintah akan melakukan impor 200.000 ton gula konsumsi tahun ini, meski stok awal cukup hingga Mei 2025, untuk tidak mengganggu target swasembada dan stabilitas harga.

ID Food memajukan jadwal giling gula tahun ini ke April - Juli untuk meningkatkan produksi sebesar 14%, dengan target produksi total mencapai 350.000 ton.

Kejaksaan Agung resmi menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus impor gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong

Kritik terhadap rencana penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2025 menyoroti kelas menengah yang belum tepat di tengah upaya pemulihan daya beli kelas menengah.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berencana menerapkan cukai terhadap Minuman Berpemanis Kemasan (MBDK) di semester II tahun 2025 untuk mengurangi konsumsi gula.

Pada semester II 2025, pemerintah akan menerapkan cukai pada minuman berpemanis kemasan dengan tujuan mengendalikan konsumsi gula tambahan dan memperbaiki kesehatan publik di Indonesia.

Pada tahun 2025, Indonesia tidak akan melakukan impor beras, jagung, gula, dan garam konsumsi, seiring dengan peningkatan signifikan dalam produksi pangan lokal.

Menjelang penerapan PPN 12% pada 2025, Sri Mulyani mengumumkan pemberian insentif pajak signifikan untuk melindungi UMKM dan daya beli masyarakat, mengalokasikan anggaran insentif.

Pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025, dengan pengecualian untuk kebutuhan pokok dan beberapa jasa, sementara pemerintah menanggung 1% kenaikan untuk barang tertentu.

BNI menandatangani kerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit BNI Wirausaha (BWU) kepada petani tebu.